Oleh 
Kerjha ― Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap empat kapal ikan yang ditengarai memamah ikan secara ilegal di Selat Malaka dan Perairan Ternate.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksmana Muda TNI Adin Nurawaluddin menyampaikan, kapal yang ditangkap tersebut terdiri dari dua kapal ikan asing (KIA) berbendera Malaysia dan dua Kapal ikan Indonesia. Dua KIA Malaysia tersebut adalah dua KIA Malaysia, PKFB 1269 (97,71 GT) dan PKFB 1280 (93,11 GT), sedangkan dua kapal ikan Indonesia adalah KM Najwa Nahda (24 GT) dan KM Suci Asti (14 GT).
“Dua KIA Malaysia ditangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571 Selat Malaka pada Rabu (8/6), sedangkan Dua KII diamankan di WPPNRI 715 perairan Pulau Ternate pada Kamis (9/6),” terang Adin melalui keterangan tertulis, Minggu (12/6).
Adin mengatakan, penangkapan dua KIA asal Malaysia tersebut merupakan hasil operasi Kapal Pengawas Perikanan Hiu 01 yang dinakhodai Kapten Albert Essing. Keberhasilan penangkapan kapal ilegal tersebut tidak lepas dari sistem pengawasan terintegrasi yang didukung oleh Airborne Surveillance dan Pusat Pengendalian KKP.
“Kapal Pengawas Perikanan Hiu 01 melakukan intercept berdasarkan informasi yang sudah diperoleh sebelumnya, baik dari Pusdal maupun pesawat pemantau,” ujarnya.
Lebih lanjut Adin menjelaskan, kedua kapal ilegal tersebut telah di-ad hoc ke Satuan Pengawasan PSDKP Langsa-Pangkalan PSDKP Belawan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Terkait kemungkinan pemanfaatan barang bukti, Adin mengungkapkan akan dipelajari lebih lanjut, termasuk kemungkinan disita dan dimanfaatkan untuk kelompok dan koperasi nelayan.
Sedangkan di perairan Pulau Ternate, KKP mengamankan kapal ikan Indonesia yang melakukan pelanggaran operasional. Kedua kapal tersebut diduga beroperasi tanpa dilengkapi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO). Kedua kapal yang membawa muatan ikan layang dengan total 3 ton ini dihentikan oleh Kapal Pengawas Perikanan Napoleon 055.
“Dalam konteks penangkapan ikan terukur, perairan di WPPNRI 715 sekitar Pulau Ternate nantinya akan difokuskan menjadi zona nelayan lokal. Namun demikian ada regulasi yang harus diikuti termasuk perizinan. Kami akan tindak jika masih ada Kapal yang beroperasi tidak sesuai ketentuan,” tegas Adin.
Penangkapan keempat kapal ikan tersebut semakin mempertegas komitmen KKP di bawah kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono dalam menjaga kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Selama 2022, KKP telah menangkap 79 kapal ilegal yang terdiri dari delapan kapal berbendera Malaysia, satu kapal berbendera Filipina, dan 68 kapal ikan Indonesia.
Menteri Trenggono telah menyampaikan kepada seluruh jajaran Ditjen PSDKP yang didaulat sebagai benteng KKP, untuk menindak tegas pelaku illegal fishing yang beroperasi di WPPNRI. (MET)
Comments