Oleh 
Kerjha ― Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewajibkan Key Performance Indicators (KPI) atau Indikator Kinerja Utama bagi BUMN atau lembaga penerima Penyertaan Modal Negara (PMN), sejak 2021. Hal ini menjadi salah satu bentuk akuntabilitas pembiayaan investasi pemerintah yang berasal dari APBN sehingga harus dikelola secara good governance dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“KPI ini dituangkan pada kontrak kinerja antara BUMN/lembaga penerima PMN dengan kementerian terkait yang menaunginya. Hal ini sebagai bentuk komitmen dari manajemen BUMN untuk mencapai target serta bagian dari tranparansi dan pertanggungjawaban kepada publik atas penggunaan dana APBN,” ujar Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Tri Wahyuningsih dikutip dari laman Kemenkeu.
KPI khusus PMN tersebut meliputi dua hal utama yaitu output dan outcome yang jelas serta memiliki sasaran yang benar-benar bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh semua stakeholders, baik itu BUMN/lembaga maupun masyarakat.
Menurut Tri, target KPI PMN dalam bentuk output maupun outcome disesuaikan dengan kegiatan atau proyek BUMN masing-masing. Target output antara lain target realisasi fisik pembangunan proyek, rasio elektrifikasi, serta penggunaan dana PMN sesuai peruntukannya. Sedangkan, target outcome seperti penyerapan tenaga kerja lokal, penyerapan produk lokal/UMKM, serta peningkatan kunjungan wisatawan.
“Untuk itu, KPI khusus PMN ini menjadi sangat penting untuk dikawal terus pemenuhannya. Kemenkeu meminta agar BUMN/lembaga penerima PMN untuk terus melakukan transformasi dan pembenahan di dalam dirinya masing-masing setelah menerima PMN melalui APBN ini,” terang Tri.
Sebagai informasi, saat ini seluruh BUMN/lembaga telah menandatangani KPI PMN 2021 antara lain PT Kereta Api Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Penataran Angkatan Laut, PT Pelabuhan Indonesia, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Badan Bank Tanah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan Pusat Investasi Pemerintah.
Selanjutnya, pada 2022 terdapat tujuh BUMN yang mendapat PMN yakni PT Waskita Karya, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multigriya Finansial, PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, Perum Perumnas, PT PLN. (ELA)
Comments