Oleh 
Kerjha — Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 secara resmi memasukkan Forum Agama G20 atau R20. Ini merupakan pertama kalinya agama-agama besar dunia dilibatkan untuk menangani berbagai masalah global yang mendesak sebagai acara utama atau main event di forum G20.
Pertemuan R20 digelar di Nusa Dua, Bali pada 2-3 November 2022 dan akan dibuka secara resmi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pertemuan ini melibatkan para pemimpin dan pemuka agama global untuk memastikan agama berfungsi sebagai solusi yang sejati dan dinamis di abad ke-21.
Nahdlatul Ulama (NU) menjadi penggagas sekaligus pendiri R20. NU dan Center for Shared Civilizational Values (Sekretariat R20) juga mengundang Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia yang berbasis di Makkah, Syaikh Muhammad bin Abdul Karim al-Issa, untuk menjadi ketua bersama dalam acara R20.
Dalam beberapa tahun terakhir, Liga Muslim Dunia semakin memfokuskan jangkauan publiknya pada moderasi beragama dan persahabatan antarmasyarakat dan peradaban dunia yang beragam.
Selain mengembangkan kerja sama dengan Liga Muslim Dunia, NU juga bekerja sama dengan gereja Katolik global serta salah satu jaringan Kristen terbesar di dunia, Aliansi Evangelis Protestan Dunia, yang mewakili 600 juta orang di 143 negara.
Sekretaris Jenderal Aliansi Evangelis, Thomas Schirrmacher dari Jerman akan menghadiri R20 secara langsung. Aliansi Evangelis telah bekerja sama dengan NU sejak 2019.
Mantan Utusan Khusus Uni Eropa untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di luar Uni Eropa, Jan Figel, juga merupakan peserta yang telah mengonfirmasi kehadirannya. Jan Figel memainkan peran kunci pembebasan Asia Bibi, perempuan Kristen yang dibebaskan setelah hampir satu dekade mengalami pemenjaraan di Pakistan atas tuduhan penistaan agama.
Kemudian Uskup Agung Henry Ndukuba yang mewakili Gereja Anglikan Nigeria, yang memiliki sekitar 25 juta penganut juga akan berpidato di sesi pembukaan R20.
Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf mengatakan, melalui forum R20 diharapkan dapat mencegah isu identitas sebagai senjata; membatasi penyebaran kebencian kelompok; melindungi masyarakat dari kekerasan dan penderitaan yang dipicu oleh konflik; mendorong diskusi yang jujur dan realistis di dalam komunitas agama dan di antara berbagai komunitas agama; serta memasukkan nilai-nilai moral dan spiritual ke dalam struktur kekuatan geopolitik dan ekonomi.
“NU mengakui adanya prinsip-prinsip ortodoksi Islam yang bermasalah, dan bekerja untuk mendamaikannya dengan realitas peradaban kontemporer, sesuai konteks yang telah berubah secara signifikan dibandingkan dengan kondisi ketika hukum Islam klasik itu muncul,” ujarnya. (MET)
Comments