Oleh 
Kerjha — Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto meluncurkan
hotline bernomor 0811-1068-0000 untuk mempermudah pengaduan masyarakat terkait segala macam masalah pertanahan.
Melalui hotline ini pula, Kementerian ATR/BPN ingin merespons secara cepat pengaduan masyarakat yang dirugikan atas aksi kriminal para mafia tanah.
Hadi Tjahjanto mengatakan langkah ini juga menjadi komitmen kementeriannya agar bisa melayani masyarakat secara cepat.
“Dalam rangka mengubah wajah ATR/BPN menjadi kementerian yang lebih terbuka, responsif, melayani dan menerima kritikan, selain memiliki aplikasi LAPOR bekerja sama dengan MenPAN-RB, pada kesempatan ini saya juga meluncurkan hotline kontak pengaduan masyarakat melalui WhatsApp di 0811-1068-0000,” kata Hadi dalam keterangannya, Rabu (27/7).
Di sisi lainnya, ia juga berharap hotline pengaduan tersebut mampu menambah semangat jajaran ATR/BPN, khususnya di daerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. “Sehingga rakyat bisa langsung menyampaikan keluhannya,” ucap Hadi.
Hadi pun meminta masyarakat untuk tidak takut lagi melaporkan praktik pungli hingga mafia tanah. “Saat ini masih banyak masyarakat yang belum berani melaporkan terkait mafia tanah. Kami siap membantu menyelesaikan permasalahan mafia tanah apabila permasalahan itu ada di BPN,” ujarnya.
Selain meluncurkan hotline pengaduan, Hadi juga meresmikan program loket Prioritas Pelayanan Pertanahan dan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran). Loket yang hadir di sejumlah kantor pertanahan ini diperuntukkan khusus bagi pemilik tanah yang ingin mengajukan pelayanan secara langsung alias tanpa melalui kuasa. “Kita berikan loket prioritas bagi pemilik tanah yang akan mengurus secara mandiri,” ujarnya.
Loket Pelataran, terang Hadi, hanya dibuka setiap akhir pekan, Sabtu dan Minggu. Loket akan dibuka di kantor pertanahan di ibu kota provinsi dengan rata-rata jumlah jumlah layanan di atas 2.000 berkas per tahun. Total kantor yang akan membuka layanan Pelataran ini berjumlah 107 kantor.
“Saya meluncurkan loket Prioritas Pelayanan Pertanahan dan Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan. Loket Prioritas Pelayanan Pertanahan adalah loket yang dikhususkan untuk pemilik tanah yang mengajukan pelayanan pertanahan secara langsung tanpa kuasa,” tutur Hadi Tjahjanto. (MET)
Comments