Oleh 
Kerjha — PT PLN (Persero) menyerahkan sertifikat energi baru terbarukan atau Renewable Energy Certificate (REC) untuk mendukung penggunaan listrik ramah lingkungan di lima Istana Kepresidenan, yakni Istana Merdeka Jakarta, Bogor, Yogyakarta, Cipanas, dan Tampaksiring. Penyerahan REC ini sekaligus menjadi tanda, Sekretariat Presiden (Setpres) menjadi lembaga pemerintah pertama yang memanfaatkan REC PLN.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, hal ini menjadi bukti nyata jika PLN dan Setpres telah bergerak mewujudkan transisi energi bersih, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
“Istana menjadi salah satu garda depan untuk menjadi bagian dalam perubahan iklim. Ini contoh yang luar biasa, sehingga harapannya langkah Istana ini bisa diikuti lembaga lain,” katanya, Selasa (6/7).
Darmawan menjelaskan, melalui REC, Istana saat ini dialiri listrik yang berbasis energi bersih. Hal ini juga sebagai wujud dari komitmen pemerintah Indonesia dalam mencapai target Net Zero Emission di 2060.
Darmawan menjelaskan, sumber energi bersih yang digunakan dalam REC di lima Istana Kepresidenan ini berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang dengan kapasitas pembangkit 140 megawatt (MW). PLN juga memiliki sumber energi bersih lain yakni PLTP Lahendong 80 MW dan PLTA Bakaru 130 MW. Total produksi listriknya ada sekitar 2,5 juta MWh per tahun yang ini setara dengan 2,5 juta unit REC.
Sementara kerja sama REC untuk lima Istana Kepresidenan ini berkapasitas 12.800-an MWh per tahun, di mana selama dua tahun setara dengan 24.360 unit REC. Artinya, masih banyak potensi REC yang bisa dikerja samakan dengan berbagai pihak.
Darmawan berharap kerja sama ini dapat menjadi role model seluruh lembaga pemerintahan di Indonesia untuk memanfaatkan listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan.
“Kesuksesan transisi energi bukan hanya ditentukan PLN. Tetapi dukungan seluruh kekuatan dalam negeri, termasuk yang sudah didorong oleh Pak Kasetpres di sini melalui pemanfaatan produk kelistrikan berbasis EBT,” ungkapnya.
Kepala Sekretariat Kepresidenan, Heru Budi Hartono mengatakan, pembelian REC untuk Istana Kepresidenan memiliki arti dukungan pemerintah untuk mendorong penggunaan listrik bersih. Heru menilai, kerja sama ini dapat mendorong instansi pemerintahan lain menggunakan REC PLN.
“Ini merupakan salah satu dukungan kami dalam transisi energi. Harapannya, ketika Istana sudah menggunakan langkah ini maka bisa diikuti oleh lembaga dan kementerian lain sehingga kita bisa bersama-sama memerangi kondisi perubahan iklim yang bergerak cepat,” ujar Heru.
PLN mencatat telah menyediakan REC untuk listrik setara 620.378 megawatt hour (MWh) hingga Juli 2022. Angka ini naik dari realisasi akhir 2021 yang mencapai 308.201 MWh. Saat ini REC telah dimanfaatkan 186 pelanggan industri dan bisnis.
REC merupakan instrumen yang merepresentasikan atribut terbarukan dari setiap MWh listrik yang diproduksi oleh pembangkit energi terbarukan. Satu unit REC merepresentasikan satu MWh.
“Dulu perusahaan-perusahaan mesti beli sertifikat REC ke luar negeri. Untuk itu kami membangun produk REC dalam negeri namun tetap diakui oleh internasional,” jelas Darmawan.
REC yang disediakan PLN membuktikan energi yang digunakan pelanggan berasal dari pembangkit listrik berbasis EBT yang diverifikasi oleh sistem tracking internasional, APX TIGRs yang berlokasi di California, Amerika Serikat. Dengan demikian, setiap REC dapat dipertanggungjawabkan, berkualitas tinggi, dan memenuhi standar internasional. (PUT)
Comments