Lima Langkah Strategis Menjaga Inflasi

Kerjha — Pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati lima langkah strategis untuk menjaga inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) dalam kisaran sasaran 3,0 persen ±1 persen pada 2023. Kesepakatan ini disampaikan dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) di Jakarta, Senin (20/2).

Kelima langkah strategis tersebut ditempuh melalui penguatan koordinasi di tingkat pusat dan daerah.

“HLM TPIP merupakan agenda strategis untuk mencapai capaian 2023, terutama menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 2023. Beberapa hal juga dilakukan untuk mencapai 3,0 persen ±1 persen pada 2023 sesuai dengan APBN,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip dari laman Kemenkeu, Selasa (21/2).

Langkah strategis tersebut, adalah:

Pertama, memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kedua, menjaga inflasi komponen Volatile Food (VF), utamanya pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sehingga berada dalam kisaran 3,0 persen- 5,0 persen.

Ketiga, memperkuat ketahanan pangan domestik melalui akselerasi implementasi program lumbung pangan dan perluasan kerja sama antardaerah.

Keempat, memperkuat ketersediaan data pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi.

Kelima, memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat.

TPIP akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk melanjutkan implementasi kebijakan dan program kerja pada peta jalan pengendalian inflasi 2022–2024. Sinergi kebijakan yang ditempuh pemerintah dan Bank Indonesia tersebut termasuk melalui implementasi berbagai inovasi program untuk menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi.

Sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat efektivitas upaya pengendalian inflasi tersebut, TPIP akan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2023 dengan tema Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan.

“Dari anggaran ketahanan pangan, disampaikan Ibu Menteri Keuangan ada Rp 104,2 triliun ada di kementerian/lembaga (K/L) maupun di non K/L. Kemudian ke depan, pemerintah dan Bank Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, mendorong sinergi agar inflasi IHK tetap dalam sasaran 2023. Tentunya, ini merupakan momentum untuk pemulihan ekonomi nasional. Dan inflasi yang terjaga diharapkan menjadi pondasi (yang kuat) untuk perekonomian di 2023,” tutur Menko Airlangga.

HLM TPIP ini dihadiri, antara lain Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Kelautan dan Perikanan, Wakil Menteri I BUMN, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama BULOG, dan para pejabat eselon I dan/atau setingkat perwakilan kementerian/lembaga anggota TPIP. (ELA)