Menanti Vaksin Merah Putih

Kerjha ― Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Tim Vaksin Merah Putih di Istana Bogor, Jawa Barat, hari ini. Melalui pertemuan tersebut, Jokowi ingin mengetahui perkembangan dari proses pembuatan vaksin yang tengah dikembangkan di dalam negeri tersebut.

“Saya menaruh harapan besar bagi pengembangan vaksin Merah Putih tersebut, selain untuk masyarakat, juga untuk menunjukkan kemampuan dan kemandirian bangsa Indonesia untuk mengembangkan vaksin sendiri,” kata Jokowi.

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro menyampaikan, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman telah memulai upaya pengembangan vaksin Merah Putih dengan menggunakan isolat virus yang beredar di Indonesia.

Selanjutnya, sekitar awal tahun depan, bibit vaksin ditargetkan dapat diserahkan kepada Bio Farma untuk formulasi dan produksi, guna dilakukan uji klinis tahap satu hingga tiga.

Jika semua berjalan lancar, produksi massal vaksin Merah Putih oleh PT Bio Farma dan perusahaan farmasi lain, akan dilaksanakan pada triwulan keempat 2021. Vaksin ini juga akan dilengkapi dengan vaksin Covid-19 hasil kerja sama dengan pihak luar.

“Saya mengingatkan tim ini untuk mengikuti segala prosedur karena vaksin itu harus aman, tanpa efek samping yang membahayakan, dan berkhasiat untuk memperkuat daya tahan tubuh kita menghadapi virus Covid-19,” pesan Jokowi.

Untuk diketahui, guna mempercepat pengembangan vaksin Covid-19 tersebut, Presiden Jokowi telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19.

Berdasarkan Keppres tersebut, tim pengembangan vaksin terdiri atas pengarah, penanggung jawab, dan pelaksana harian. Dalam susunan penanggung jawab tim, Presiden menunjuk Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai Ketua Tim Pengembangan Vaksin Covid-19. Menteri Kesehatan dan Menteri BUMN akan bertindak masing-masing sebagai Wakil Ketua I dan II dengan anggotanya adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. (MEY)