Oleh 
Kerjha ― Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo mengungkapkan, penerimaan pajak kita mencapai Rp 1.171,8 triliun hingga Agustus 2022. Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik pada periode Januari-Agustus ini, dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, serta basis yang rendah pada 2021 akibat pemberian insentif fiskal.
Selain itu, dampak implementasi Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) juga turut mengerek performa penerimaan pajak kita.
“Penerimaan pajak sampai dengan Agustus tumbuh di angka 58,1 persen, dengan capaian Rp 1.171 triliun,” ujar Suryo Utomo dikutip dari laman Kemenkeu, Kamis (6/10).
Secara rinci, Suryo mengungkapkan total penerimaan pajak tersebut berasal dari Rp 661,5 triliun pajak penghasilan (PPh) nonmigas atau 88,3 persen dari target, Rp 441,6 triliun pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) atau 69,1 persen dari target, Rp 55,4 triliun PPh migas atau 85,6 persen dari target, dan Rp 13,2 triliun pajak bumi dan bangungan (PBB) dan pajak lainnya atau 40 persen dari target.
Sementara itu, seluruh jenis pajak mengalami pertumbuhan neto kumulatif dominan positif. PPh 21 tumbuh 21,4 persen, PPh 22 impor tumbuh 149,2 persen, PPh Orang Pribadi 11,2 persen, PPh Badan tumbuh 131,5 persen, PPh 26 tumbuh 17,2 persen, PPh Final tumbuh 77,1 persen, PPN Dalam Negeri tumbuh 41,2 persen, serta PPN Impor tumbuh 48,9 persen.
Untuk penerimaan sektoral, seluruh sektor utama tumbuh positif ditopang oleh kenaikan harga komoditas, pemulihan ekonomi, serta bauran kebijakan antara lain phasing-out insentif fiskal, pelaksanaan UU HPP, dan kompensasi bahan bakar minyak. Beberapa sektor dengan kontribusi terbesar yaitu industri pengolahan 29,7 persen tumbuh 49,4 persen, perdagangan 23,7 persen tumbuh 66,3 persen, jasa keuangan dan asuransi 10,9 persen tumbuh 15,2 persem, pertambangan 8,9 persen tumbuh 233,8 persen, dan sektor konstruksi dan real estate 4,1 persen tumbuh 10 persen.
Dalam keterangan persnya, Suryo juga menyinggung mengenai implementasi UU HPP yang merupakan bagian dari reformasi perpajakan di Tanah Air.
“Ini adalah bagian dari reform regulasi atau reform kebijakan yang kita letakkan di UU HPP, bahwa ada beberapa yang terus-menerus menjadi salah satu perluasan basis kita di 2022,” tandas Suryo.
Pertama, PPN Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE). Pelaku usaha PMSE yang sudah ditunjuk sebagai pemungut sebanyak 127 perusahaan dan berhasil mengumpulkan penerimaan PPN sebesar Rp 8,17 triliun. Jumlah tersebut berasal dari setoran 2020 sebesar Rp 730 miliar, setoran 2021 sebesar Rp 3,9 triliun, dan setoran 2022 sebesar Rp 3,54 triliun.
Kedua, Pajak Fintech yang mulai berlaku 1 Mei 2022 dan mulai dibayarkan di Juni 2022. PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebesar Rp 74,44 miliar dan PPh 26 yang diterima wajib pajak luar negeri atau BUT sebesar Rp 32,81 miliar.
Ketiga, Pajak Kripto yang berlaku mulai 1 Mei 2022 dan dibayarkan di Juni 2022. PPh 22 atas transaksi aset kripto melalui penyelenggara PMSE dalam negeri dan penyetoran sendiri sebesar Rp 60,76 miliar dan PPN dalam negeri atas pemungutan oleh nonbendahara sebesar Rp 65,99 miliar.
Terakhir, dari dampak penyesuaian tarif PPN mulai 1 April 2022 terdapat penambahan penerimaan PPN sebesar Rp 1,96 triliun pada April 2022, Rp 5,74 triliun pada Mei 2022, Rp6,25 triliun pada Juni 2022, Rp 7,15 triliun pada Juli 2022, dan Rp7,28 triliun pada Agustus 2022. (PUT)
Comments