Pakar IT Universitas Airlangga Sebut Data Sirekap Tidak Valid

Kerjha — Pakar IT Kecerdasan Buatan dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Soegianto mengatakan data Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) tidak valid dan ceroboh. Soegianto yang merupakan dosen Fisika Komputasi di Fakultas Sains dan Teknologi Unair Surabaya mengaku telah melakukan kajian ilmiah terkait data hasil penghitungan suara yang ditampilkan Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Selain itu, ia juga telah melakukan snapshoot untuk menangkap Json, yang merupakan jalur komunikasi antara web dan server Sirekap, serta menganalisa menggunakan robot.

“Saya mengambil 797.000 data sebagai bahan analisa dan saya menangkap 96 variabel, di mana di situ saya tidak mengubah gambar menjadi teks dan sebagainya. Tapi saya mengambil data angka dari komunikasi antara server dengan web,” kata Soegianto dalam diskusi publik bertajuk Sirekap dan Kejahatan Pemilu 2024, Sebuah Konspirasi Politik di Jakarta, Senin (18/3).

Dari analisa awal terhadap data tersebut, Soegianto menemukan bahwa data antara suara sah dan pemilih yang mencoblos tidak kompak atau tidak cocok.

Seharusnya Sirekap dapat mempermudah rekapitulasi jumlah suara sah dan jika ada data yang berbeda atau salah maka akan muncul notifikasi. Kenyataannya yang terjadi angka yang salah juga masuk atau terdata di Sirekap.

“Ini berarti data suara sah tidak bisa dipastikan karena ada yang tidak match. Jadi, saya ingin mendeklarasikan bahwa ini kecerobohan, ya ini kecerobohan dari Sirekap,” ungkap Soegianto.

Dia kemudian menganalisa untuk membandingkan antara data pileg dan data pilpres. Pertimbangannya, secara kaidah ilmiah seharusnya ada korelasi antara jumlah suara pileg dan pilpres, karena pencoblosan dilakukan oleh orang atau pemilih yang sama dan di lokasi yang sama.

Ternyata, hasil analisa menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok, yakni hasil suara untuk pileg dan pilpres berbeda antara 50 persen bahkan 70 persen di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS).

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar karena perbedaan yang signifikan. Karena itu Soegianto berkesimpulan data dari Sirekap tidak bisa dinyatakan valid untuk direkapitulasi dan menghasilkan persentase suara untuk partai politik maupun pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden.

“Saya tidak menghitung suara sah dan suara tidak sah, sebab bagi saya, itu sudah lewat, karena memang ada ratusan ribu TPS yang datanya tidak nyambung. Padahal seharusnya semua datanya valid, ternyata tidak valid, jadi ya enggak usah dianalisa karena tidak valid,” ujarnya. (*)