Pembangunan Infrastruktur Terpadu Tingkatkan Daya Saing dan Keadilan Sosial

Kerjha — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan,
pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Melalui pembangunan infrastruktur yang terpadu, diharapkan dapat meningkatkan daya saing, menjamin keadilan sosial, dan memperkuat persatu nasional.

“Pembangunan infrastruktur tidak bisa berdiri sendiri, namun harus dikoneksikan dengan pengembangan wilayah-wilayah produktif seperti area industri, pariwisata, bandara, dan pelabuhan. Kementerian PUPR juga berusaha sebaik mungkin memperhatikan aspek pelestarian lingkungan mulai dari tahap desain, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan,” kata Basuki dalam Forum Internasional Integrated Infrastructure Development (InFInID) 2021 yang diselenggarakan Universitas Islam Sultan Agung, Selasa (21/9).

Sebagai contoh, pembangunan 61 bendungan yang dilaksanakan Kementerian PUPR pada 2020-2024 diikuti dengan rehabilitasi 2 juta hektare sistem irigasi dan pembangunan 500 hektare sistem irigasi baru, sehingga meningkatkan suplai air ke sawah petani.

“Kementerian PUPR juga terus melakukan peningkatan produksi energi terbarukan dari bendungan, yakni pemanfaatan lahan bendungan untuk panel surya dan pengembangan hydropower untuk menghasilkan listrik,” ujarnya.

Di bidang konektivitas, Menteri Basuki mengatakan pembangunan jalan tol dipastikan terhubung dengan area-area produktif seperti Jalan Tol Trans Sumatera yang terhubung dengan area industri dan pelabuhan, juga Tol Trans Jawa yang dibangun untuk mendukung konektivitas area industri seperti Jababeka, Karawang, Subang dan Batang.

“Di bidang konektivitas, Kementerian PUPR saat ini juga tengah membangun Jalan Tol Semarang-Demak yang juga berfungsi sebagai tanggul laut. Diharapkan jalan tol ini dapat menjadi solusi banjir rob yang sering terjadi di jalan nasional Semarang-Demak dan menyebabkan kemacetan. Ditargetkan pembangunannya rampung sebagian pada Juni 2022,” kata Basuki.

Dalam pengendalian banjir rob Semarang, Basuki juga mengatakan Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang terpadu dari hulu ke hilir. “Di Semarang pada bagian hulu dibangun Bendungan Jatibarang, kanal banjir, normalisasi sungai, tanggul laut, stasiun pompa, kolam retensi, termasuk Bendung Gerak Kanal Banjir Barat,” tutur Menteri Basuki.

Untuk meningkatkan kualitas permukiman dan perkotaan, Basuki mengatakan akan terus melakukan penataan kawasan, salah satunya melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). “Kementerian PUPR telah semakin banyak membangun green building, fasilitas pengendali banjir, ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah, serta peningkatan suplai air bersih dan sanitasi,” ujarnya.

Basuki mengatakan, untuk menjamin keamanan semua infrastruktur yang dibangun, Kementerian PUPR secara berkala memperbarui standar yang berkaitan dengan desain, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan. “Termasuk pengembangan peta risiko bencana gempa, dan mendirikan Komite Keamanan Bendungan, Komite Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan, serta Komite Keselamatan Bangunan Gedung yang melibatkan para ahli di bidangnya,” tuturnya.

Untuk itu, Menteri Basuki menyatakan selalu mendorong dan mengapresiasi segala bentuk inovasi dalam pembangunan infrastruktur, karena dapat memberikan nilai tambah dan memberikan sentuhan humanis dalam setiap pembangunan. “Pembangunan infrastruktur yang solid atau kaku perlu didukung dengan sentuhan elemen estetika,” ujarnya. (PUT)