Oleh 
Kerjha ― Pemerintah terus memperkuat kolaborasi antar kementerian/lembaga dan pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus menjelang dan saat peringatan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, yang dimungkinkan jatuh pada 20 Juli mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjabarkan, ada beberapa rekomendasi kepada masing-masing pihak untuk dapat melakukan langkah efektif di dalam upaya penegakan aturan di lapangan.
“Saya kira apa yang akan kita lakukan ini sangat penting agar target penyebaran Covid-19 bisa berkurang di bawah 10 ribu per hari seperti sebelumnya. Karena kita tahu, per hari ini saja angkanya melonjak sangat signifikan di atas 25 ribu dan angka kematian kita juga sudah di atas 50 ribu untuk Indonesia,” ujarnya.
Salah satu yang perlu menjadi perhatian, menurut Muhadjir, adalah pentingnya menambah jumlah tracer. Jumlah tracer dalam dua bulan ke belakang baru sebanyak 5 ribu untuk seluruh Indonesia.
“Kemenkes dan TNI/Polri sudah mengambil langkah, tapi itu surveillance. Kita perlu tracer yang memang dari tenaga medis. Selain itu juga diperlukan peran Babinkamtibmas dan Satpol PP karena kadang-kadang diperlukan tindakan koersif apalagi saat PPKM Darurat sekarang ini,” ucapnya.
Lebih lanjut, untuk penguatan PPKM Darurat, Muhadjir mengusulkan terkait penguatan Satgas Covid-19 hingga di tingkat desa dan kelurahan, bahkan tingkat RW/ RT, Perlunya gerakan memakai masker dan sedekah masker untuk penguatan prokes dasar bagi masyarakat yang sudah mulai abai, pengawalan penjualan obat-obatan sesuai HET, percepatan vaksinasi, penanganan berita hoaks, serta penanganan public panic.
Sementara itu, berkaca dari Idul Adha tahun lalu, Ketua Bidang Data dan IT Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah melaporkan kenaikan kasus terjadi mulai H-3 hingga H-1. Hanya, puncak lonjakan kasus yaitu pada H-1 dengan range kenaikan antara 3 persen sampai 57 persen.
Ia menyebut hal itu terjadi di 31 provinsi terutama dengan mobilitas masyarakat ke pusat-pusat perbelanjaan dan tempat wisata. Walhasil, potensi penularan menjadi sangat tinggi sehingga perlu adanya kebijakan lebih ketat terhadap aktivitas dan mobilitas dari masyarakat.
“Penetapan PPKM Darurat ini sudah sangat tepat, di samping juga tetap harus dilakukan optimalisasi 3T untuk menekan angka positivity rate maupun memantau varian-varian yang memang sudah tersebar di Indonesia. Pemantauan hingga ke level RT melalui kolaborasi menjadi sangat penting,” tuturnya.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mempertegas PPKM Darurat sebagai salah satu instrumen penting melihat lonjakan kasus yang eksponensial, terutama akibat masuknya varian baru Delta dari India. Ia menjelaskan, kebijakan PPKM Darurat tidak akan serta merta langsung menurunkan jumlah kasus Covid-19 yang terjadi di lapangan.
“Ini yang perlu dikomunikasikan ke publik. Karena adanya masa inkubasi sebelum PPKM Darurat diberlakukan, maka penurunan kasus baru akan terjadi atau terlihat pada 7 sampai 10 hari mendatang. Sekarang masih akan terus naik dan tentu kita antisipasi,” jelasnya.
Ia pun menekankan agar masyarakat dapat membatasi mobilitas termasuk menjelang dan saat Hari Raya Idul Adha. Selain itu, dengan menambah jumlah testing juga diharapkan positivity rate bisa kurang dari 10 persen serta target jumlah tracing bisa mencapai 15 kontak erat per-1 kasus. (PUT)
Comments