Oleh 
Kerjha — Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto, meluncurkan program Implementasi Ekosistem Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Berbasis Pondok Pesantren, secara daring di Jakarta, Selasa (28/7).
Program yang diimplementasikan kepada 170 pondok pesantren binaan BRI Syariah, itu nantinya ditargetkan dapat dikembangkan di 3.300 pondok pesantren pada 2024 mendatang.
“Pemberdayaan ekonomi pesantren sebagai arus baru perekonomian menjadi salah satu upaya pemulihan perekonomian pada masa pandemi Covid-19, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku,” ujar Menko Airlangga dalam peluncuran tersebut.
Sebagai pilot project, sebelumnya program ini telah dikembangkan di Pondok Pesantren Kyai Haji Aqiel Siradj (KHAS) Kempek Kabupaten Cirebon, sejak 17 Desember 2019. Selain itu, program yang sama juga dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Qur’aniyy Az-Zayadiyy Surakarta.
Mulai diterapkan secara luas, Airlangga berharap, implementasi ekosistem ini dapat mendukung optimalisasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Khususnya, untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19.
“Implementasi kartu santri digital dan QRIS yang mendukung cashless society di pondok pesantren, serta edukasi dan literasi keuangan syariah secara daring bagi civitas pondok pesantren dan masyarakat sekitar pondok pesantren, merupakan salah satu contoh adaptasi kebiasaan baru dalam pandemi Covid-19,” tutur Airlangga.
Untuk diketahui, implementasi ini akan berfokus, antara lain pada edukasi dan literasi keuangan syariah, pembiayaan syariah bagi usaha kecil dan mikro (UKM) sekitar pondok pesantren serta UKM binaan pondok pesantren, pembukaan rekening syariah, program tabungan emas, serta kemandirian ekonomi pesantren yang terintegrasi dengan keuangan syariah.
Berdasarkan hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2019, tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia hanya sekitar 9 persen, sementara tingkat literasi keuangan syariah baru mencapai 8,93 persen.
Hal tersebut dinilai belum optimal, mengingat 87,18 persen dari 232,5 juta penduduk Indonesia adalah muslim. Karena itulah, potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah secara nasional masih terbuka lebar. Apalagi, jika merujuk data Kementerian Agama, terdapat 28.194 pondok pesantren di seluruh Indonesia.
Dari jumlah tersebut, sekitar 44,2 persen atau 12.469 pondok pesantren memiliki potensi ekonomi, baik pada sektor agribisnis, peternakan, perkebunan, dan sektor lainnya.
Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir, Tim Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Franky Sibarani, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Waryono, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI Prijono.
Selain itu juga hadir Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Kristrianti Puji Rahayu, Direktur Bisnis Komersil PT Bank BRISyariah Tbk. Kokok Alun Akbar, Pengasuh Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon Nyai Hj. Shobihah Maimoen Zubair, perwakilan kantor cabang BRI Syariah seluruh Indonesia, serta perwakilan dari pesantren yang terlibat dalam program ini. (SLA/Foto: FB Pondok Modern Gontor)
Comments