Pemerintah Lindungi Perempuan dan Anak dalam Situasi Bencana

Kerjha ― Dalam situasi bencana, kerap kali perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan terdampak. Untuk itu pemerintah melakukan sinergi lintas pemangku kepentingan untuk meningkatkan perlindungan bagi mereka.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana (P2WPB) Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Dody Usodo Hargo menyampaikan, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan spesifik bagi perempuan dan anak harus benar-benar dipastikan.

“Pada situasi tersebut, perempuan dan anak menghadapi risiko yang lebih besar terhadap pelecehan seksual, kekerasan, maupun penyakit yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, akibat kurangnya perlindungan dan tidak adanya pengiriman bantuan untuk memenuhi kebutuhan mereka,” ujar Dody dalam Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh KPPPA, Jumat (5/2).

Dody juga menyampaikan, peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang bagaimana menghadapi bencana, termasuk melindungi kelompok rentan, perlu diupayakan untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.

“Untuk itu, diperlukan adanya sinergi dari berbagai pihak, baik dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil, sehingga upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam penanggulangan bencana dapat dilakukan secara optimal,” tuturnya.

Berbagai isu terkait perlindungan perempuan dan anak dalam situasi bencana, di antaranya pengarusutamaan gender untuk penanggulangan bencana, pemenuhan kebutuhan khusus perempuan dan anak, pendataan terpilah, dan peran masyarakat sipil.

Selain Deputi Dody, rakor ini juga dihadiri perwakilan BNPB, Kemensos, KemenPUPR, Kemenkes, KemenkopUKM, Kantor Staf Presiden, serta perwakilan dari berbagai lembaga masyarakat dan lembaga profesi. (MEY)