Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos untuk Rakyat

Kerjha ― Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan pemerintah terus bergerak mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk rakyat, baik melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), maupun Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT).

Bantuan tersebut sudah disalurkan sejak awal Juli lalu. “Perlu kami sampaikan, untuk PKH, BST, dan BPNT itu sudah mulai disalurkan sejak awal Juli,” ujar Risma.

Namun Risma mengakui, masih terdapat sejumlah kendala dalam penyaluran bantuan tersebut. Salah satunya, karena penerima bantuan telah berpindah alamat tempat tinggal sehingga perlu dilakukan verifikasi terlebih dahulu.

“Memang masih belum selesai, karena ada yang kemarin sempat ditahan. Ternyata lapor ke saya, saya kok enggak terima. Ternyata pindah tanpa memberitahu pak RT, sehingga kita juga sempat hentikan. Kita harus cek dulu dengan data kenapa mereka tidak terima,” ujarnya.

Selain itu, bantuan Kartu Sembako atau BPNT yang disalurkan juga belum mencapai target sasaran sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) karena adanya perubahan data yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Ada proses mengganti [sasaran penerima] yang meninggal dan lain sebagainya, sehingga harus mengganti data baru yang kemudian disampaikan ke bank sebagai bank penyalur, terutama PKH dan BPNT. Data tersebut harus diubah dulu, sehingga kenapa belum tuntas 18,8 juta,” paparnya.

Risma menambahkan, penyaluran PKH dan Kartu Sembako disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BTN.

“Khusus untuk Aceh, karena Gubernur Aceh saat itu masih meminta untuk disalurkan melalui Bank Syariah, maka kemarin sempat terhenti untuk dua bulan terakhir yang nanti akan disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia,” imbuhnya.

Adapun jumlah sasaran PKH adalah 10 juta KPM, Kartu Sembako 18,8 juta KPM, sedangkan BST adalah 10 juta KPM. Pemerintah juga memberikan bantuan beras sebesar 10 kg untuk penerima BST dan Kartu Sembako.

“Penyaluran beras nanti itu akan disalurkan oleh Bulog langsung ke penerima manfaat, sedangkan data dari kami, Kementerian Sosial,” kata Risma.

Selain bantuan tersebut, Mensos menambahkan, pemerintah juga akan memberikan bansos kepada 5,9 juta KPM yang merupakan usulan dari pemerintah daerah, di luar penerima Kartu Sembako dan BST.

Risma juga menyampaikan, Kementerian Sosial menggelar dapur umum yang memberikan bantuan makanan bergizi bagi tenaga kesehatan (nakes) hingga masyarakat umum.

“Kami melayani rumah sakit-rumah sakit yang untuk mensupport nakes. Kita atur gizinya, ada daging, ada telur, yang diharapkan bisa mensupport. Kemudian tenaga untuk makam, petugas makam, ada juga dimintakan dari daerah ke dapur umum kami. Kemudian juga ada petugas-petugas lainnya, serta juga ada beberapa warga yang mengajukan di kampung yang melakukan isolasi mandiri,” terangnya. (MET)