Pemerintah Targetkan Bangun 25 BLK Komunitas di Papua dan Papua Barat

Kerjha ― Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan membangun 25 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di Papua dan Papua Barat pada 2021. Pembangunan dimaksudkan untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Papua Barat dan Papua.

“Masyarakat Papua Barat dan Papua harus menikmati manfaat keberadaan BLK. Kita tingkatkan kompetensi dan kualitas SDM sekaligus berupaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah melalui keterangan tertulis, dikutip Rabu (31/3).

Untuk diketahui, Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap juga mengajukan pendirian BLK UPTP untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Herry mengatakan, hingga kini di daerahnya baru terdapat Lembaga Latihan Kerja (LLK) dan belum ada BLK. Menurutnya, keberadaan LLK dengan program-program pelatihan yang ada memiliki keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga beberapa pelatihan yang diadakan seperti pelatihan listrik, mesin, dan otomotif, harus dilakukan bergantian.

“Jadi selama ini kita menggunakan satu gedung secara bergantian, sehingga ke depannya dibutuhkan bantuan dari pusat berupa sarana prasarana dan instruktur pelatihan,” kata Herry.

Menurutnya, dengan kondisi tersebut, pihaknya mengajukan pendirian BLK UPTP ke Kemnaker agar SDM masyarakat Biak Numfor meningkat dan memiliki keterampilan, sehingga siap masuk ke pasar kerja. Untuk lahan pendirian BLK sendiri, pihaknya sudah menyiapkan lahan seluas 120 hektar.

“Kami meminta kepada Kemnaker untuk dapat membangun BLK Provinsi Papua di Kabupaten Biak Numfor. Kami juga meminta dukungan program magang di Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, dan Makasar untuk masyarakat Biak Numfor,” terangnya.

Ida menyambut baik usulan pendirian Balai Latihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat (BLK UPTP) milik Kemnaker di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua tersebut. “Pada prinsipnya, saya menyambut positif pengajuan Pak Bupati terkait usulan pendirian BLK UPTP di Biak,” katanya.

Ida meminta bupati menyiapkan secara detail berbagai hal yang dibutuhkan untuk kelancaran pengajuan BLK UPTP, seperti kelengkapan perizinan dan dokumen, ketersediaan lahan yang cukup, serta sarana dan prasarana pendukung.

Ia juga menyatakan, dalam mendirikan BLK UPTP di daerah, program-program pelatihan akan disesuaikan dengan potensi yang ada di daerah Biak Numfor, seperti perikanan, pertanian, dan peternakan.

“Ini karena posisinya untuk identifikasi kesiapan pada 2022. Sementara untuk 2021, anggaran sudah ditetapkan, sehingga perlu melihat desain anggaran ke depannya,” ucapnya. (MET)