Oleh 
Kerjha ― Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat sertifikasi tanah di seluruh Indonesia, sama sekali tak berubah. Komitmen itu juga tetap dipegang kuat, termasuk di saat bangsa ini diterpa pandemi.
Sebagai buktinya, di saat Indonesia disibukkan dengan penanganan pandemi hampir sepanjang 2020 lalu, pemerintah tetap mampu menyelesaikan 6,8 juta lembar sertifikat tanah untuk rakyat di seluruh Indonesia.
Di awal tahun baru ini, komitmen itu pun masih terus dipegang kuat. Hal ini bisa dilihat dari langkah Jokowi yang kembali membagikan 584.407 lembar sertifikat hak atas tanah kepada para penerima di 26 provinsi dan 273 kabupaten/kota di seluruh Indonesia secara virtual dari Istana Negara, Selasa (5/1).
Acara itu turut dihadiri langsung 30 orang perwakilan penerima sertifikat, bersamaan dengan penyerahan sertifikat di tiap-tiap lokasi di 26 provinsi oleh gubernur, bupati, atau wali kota.
Menurut Jokowi, penyerahan sertifikat itu akan memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan redistribusi tanah yang selama beberapa tahun terakhir dijalankan pemerintah.
Seperti apakah progres penerbitan sertifikat tanah di masa kepemimpinan Jokowi?
Jika ditilik pada 2017 lalu, saat program percepatan ini mulai berjalan, BPN menerbitkan sebanyak 5,4 juta sertifikat, lebih sepuluh kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya sekitar 500 ribu sertifikat per tahunnya. Sementara pada 2018 pemerintah menyelesaikan 9,3 juta sertifikat dan sebanyak 11,2 juta sertifikat di tahun 2019.
Atas capaian tersebut, Jokowi menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajarannya yang tak kenal lelah menerbitkan sertifikat tanah untuk rakyat Indonesia.
“Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, kantor wilayah, dan kantor pertanahan provinsi serta kabupaten/kota atas kerja kerasnya menyelesaikan target-target yang telah saya berikan,” ujarnya. (PAU)
Comments