Oleh 
Kerjha — Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2020, yang banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Mensos Risma menyatakan, setelah melalui sejumlah perbaikan, potensi kerugian negara dalam penyaluran bansos lebih dari Rp 523 miliar per bulan pun dapat diselamatkan.
Jumlah penidaklayakan penerima bansos yang dilakukan bersama pemerintah daerah ini mencapai 2.284.992 keluarga penerima manfaat (KPM).
Bersama pemerintah daerah, juga telah berhasil diperbaiki 41.377.528 data dan telah diterima 21.072.271 data usulan baru. Sedangkan yang sudah mendapatkan bansos sebanyak 15.294.921 jiwa dan yang diusulkan masuk DTKS sudah mencapai 4.473.332 jiwa.
Mensos Risma juga menyampaikan potensi kerugian negara atas penyaluran bansos sebesar Rp 140 miliar per bulan dapat diselamatkan atas kerja sama Komisi Pemberantasan Korupsi, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Ditjen AHU Kenenterian Hukum dan HAM, Badan Kepegawaian Negara serta BPJS Ketenagakerjaan.
Alhasil, sebanyak 493.137 penerima bansos yang gajinya di atas UMK, 23.879 ASN dan 13.369 data yang terdaftar pada Ditjen AHU, sudah dikembalikan ke daerah untuk diverifikasi ulang.
Mensos Risma mengungkapkan, sejak menjabat ia telah menerima banyak masukan dari BPK, BPKP dan lembaga lainnya terkait upaya pembersihan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga pada Agustus 2023 sebanyak 68. 211.528 data sudah ditidurkan atau di-non ops-kan.
“Sejak awal saya menjabat sebagai Menteri Sosial, saya menerima banyak surat cinta dari BPK, BPKP atau lembaga lain yang isinya data kami tidak berintegritas. Kemudian ada juga masalah transparansi dan regulasi data bansos. Dari sanalah kami bertekad melakukan perbaikan,” ujar Mensos Risma di Gedung KPK, Rabu (6/9).
Selain itu, ia menilai pembaruan data selama dua tahun (sesuai UU), atau bahkan enam bulan sekali dinilai masih sangat lambat. Karena data kependudukan berubah cepat, baik karena ada yang meninggal, berpindah domisili, bayi lahir, dan sebagainya.
Karena itu, ia mengusulkan adanya pembaruan data tiap satu bulan sekali. “Maka, pada 2021, kami sudah mencoba evaluasi tiap enam bulan, itu data sudah tidak update. Karena itulah deviasinya terlalu tinggi jika kami melakukan pembaruan tiap dua tahun sekali. Risiko ketidakakuratan data sangat tinggi. Akhirnya, saya usulkan agar memperbarui data tiap bulan,” tutur Mensos.
Mensos juga menyinggung peran penting pemerintah daerah. Sesuai Undang-Undang No 13 Tahun 2011, Mensos hanya berwenang menetapkan, dan bukan mengubah atau mengusulkan data.
UU tersebut memberikan mandat, data diusulkan dari tingkat desa/kelurahan dan naik secara berjenjang. Penetapan itulah yang menjadi dasar pemerintah atau pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan. Menteri Sosial tidak berwenang untuk mengubah data.
“Karena itulah saya meminta pemerintah daerah untuk aktif memperbarui data secara berkala,” ujarnya.
Mensos Risma juga menambahkan bahwa Kementerian Sosial telah menyediakan aplikasi Cekbansos, di mana di dalamnya ada fitur Usul Sanggah. Dengan fitur ini, masyarakat bisa mengajukan data secara mandiri. Fitur Usul Sanggah ini pun hadir karena banyak aduan kepada Menteri Sosial mengenai bansos yang salah sasaran.
“Cukup banyak masyarakat yang merasa bahwa bansos tidak tepat sasaran. Yang miskin tidak dapat, yang kaya justru dapat. Dengan fitur ini, masyarakat bisa mengajukan DTKS sendiri dan kami akan memeriksa kelayakannya,” tutur Mensos Risma. (*)
Comments