Oleh 
Kerjha ― Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat alokasi APBN 2021 sebesar Rp 149,81 triliun. Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, alokasi anggaran tersebut akan digunakan membangun infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN), juga membuka lapangan kerja sebagai dampak pandemi Covid-19.
“Pada dasarnya, apapun yang kami lakukan tujuan utamanya adalah membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Misalnya membeli barang dalam negeri. Kalau barangnya buatan mancanegara, harus ada pabriknya di Indonesia, karena itu membuka lapangan pekerjaan,” ungkapnya melalui keterangan tertulis, dikutip Minggu (6/12).
Disebutkan Menteri Basuki, pada tahun anggaran 2021 terdapat empat major projects Kementerian PUPR yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.
Pertama, pengembangan food estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kedua, dukungan pengembangan kawasan industri.
Ketiga, dukungan pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).
Keempat, program Padat Karya Tunai (PKT) di seluruh Indonesia dan pembangunan prasarana dasar. Termasuk, penyelesaian tugas khusus yang diberikan seperti renovasi serta rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, olahraga dan pasar.
“Kita akan manfaatkan lahan 165 ribu hektare di kawasan eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Kalteng untuk tanaman pangan seperti padi dan singkong. Dari 165 ribu hektare tersebut, kondisi irigasi yang baik 28 ribu hektare dengan diintensifikasi. Sisanya di Dadahup sedang kita perbaiki irigasinya dan dibuka lahannya karena sudah ditumbuhi pohon,” ujar Menteri Basuki.
Sementara di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, lahan food estate seluas 60 ribu hektare dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura seperti bawang merah dan bawang putih. Irigasinya pun menggunakan big gun sprinkler yang merupakan produk UMKM dalam negeri. Selain itu pemerintah juga akan membuka food estate di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.
Fokus selanjutnya yakni dukungan pengembangan kawasan industri (KI). Di Pulau Jawa diprioritaskan di Batang seluas 4.600 hektare dan Subang seluas 1.600 hektare.
Pengembangan kawasan industri ini merupakan pola baru karena menggunakan tanah negara dan fasilitas disediakan pemerintah. Seperti jalan, air, sanitasi, dan perumahan, sehingga investor yang datang hanya perlu membangun pabrik dan langsung beroperasi.
Kemudian, Kementerian PUPR juga akan melanjutkan dukungan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado-Likupang. Awalnya penyelesaian dukungan kelima DPSP ini ditargetkan selesai pada 2020, namun telat akibat pandemu Covid-19 menjadi pertengahan 2021.
“Kami juga akan merenovasi rumah warga agar layak untuk dijadikan homestay di kawasan wisata tersebut sehingga masyarakat setempat bukan hanya jadi penonton, tetapi bisa menikmati kue pariwisata,” terang Menteri Basuki. (MET)
Comments