Program Padat Karya Tunai Ditargetkan Serap 1,23 Juta Tenaga Kerja

Kerjha — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menggulirkan program padat karya tunai atau cash for work pada tahun anggaran 2021. Memiliki total anggaran Rp 23,24 triliun, PUPR menargetkan mampu menyerap 1,23 juta orang tenaga kerja.

Dikutip dari laman PUPR, hingga awal Maret 2021 telah tersalurkan dana program padar karya tunai sebesar Rp 1,39 triliun atau 6 persen dengan jumlah tenaga kerja terserap sebanyak 110.544 orang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, program padat karya tunai Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat atau warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Diharapkan manfaatnya dapat langsung memberikan kontribusi pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19.

“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical dan social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” ujar Basuki.

Untuk diketahui pekerjaan padat karya tunai utamanya meliputi pembangunan infrastruktur kerakyatan yang mendukung produktivitas masyarakat perdesaan seperti peningkatan irigasi kecil, perbaikan jalan lingkungan, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitas air minum dan sanitasi.

Untuk program infrastruktur sumber daya air (SDA) yang dilaksanakan dengan skema padat karya dialokasikan anggaran sebesar Rp 7,15 triliun dengan target menyerap 386.159 tenaga kerja. Proyek ini dilaksanakan oleh seluruh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS/BWS), Ditjen SDA Kementerian PUPR yang tersebar di 34 Provinsi.

Alokasi tersebut di antaranya untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), pembuatan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH), dan kegiatan OP irigasi, rawa, sungai, dan pantai serta bendungan, danau, situ, dan embung.

Sementara di bidang jalan dan jembatan, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga menganggarkan dana sebesar Rp 6,69 triliun dengan target menyerap 273.603 tenaga kerja. Pelaksanaan program peningkatan infrastruktur konektivitas dilakukan oleh Balai Besar dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN) yang tersebar di 34 provinsi yang di antaranya meliputi kegiatan preservasi jalan dan jembatan, revitalisasi drainase, serta OP jalan tol.

Di bidang permukiman dialokasikan anggaran sebesar Rp 5,29 triliun yang ditargetkan untuk 194.471 tenaga kerja. Alokasi tersebut digunakan untuk program PKT reguler seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Sanitasi Pondok Pesantren, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), atau Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Selanjutnya anggaran padat karya juga disalurkan oleh Ditjen Perumahan melalui program rumah subsidi atau dikenal dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 190.130 unit dengan target 378.460 tenaga kerja. Pada tahun anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp 4,11 triliun yang dilaksanakan melalui peningkatan kualitas rumah swadaya. (AJI)