Realisasi Belanja Negara Capai Rp 490 Triliun per Maret 2022

Kerjha ― Pemerintah terus mengakselerasi belanja negara dan pembiayaan sebagai wujud APBN hadir di masyarakat. Melalui langkah ini, APBN dioptimalkan untuk mendukung program-program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Sementara itu, pembiayaan investasi terus didorong untuk mendukung pembangunan di sektor prioritas dan upaya pemulihan ekonomi.

“Belanja negara kita telah mencapai Rp 490,6 triliun. Ini adalah 18,1 persen dari total APBN yang akan kita belanjakan tahun ini, di mana belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp 150 triliun (15,9 persen terhadap APBN), belanja non K/L mencapai Rp 164,2 triliun (16,4 persen dari APBN), sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa telah terealisasi sebesar Rp 176,5 triliun atau (22,9 persen),” jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (20/4).

Pada pos belanja K/L, belanja negara dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan rutin, kegiatan operasional K/L, program kegiatan K/L mulai dari pengadaan peralatan dan mesin, jalan, jaringan, serta penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) ke masyarakat.

Sedangkan realisasi pos belanja non K/L didukung terutama oleh penyaluran subsidi energi, pembayaran pensiunan, serta jaminan kesehatan. Sementara itu, pada pos TKDD realisasinya didukung oleh kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur yang lebih baik dan penyaluran dana BOS reguler tahun anggaran 2022 tahap I.

Di sisi lain, untuk faktor pembiayaan investasi juga sudah terealisasi Rp 15 triliun sampai dengan 14 April 2022. Hal ini juga mendukung kegiatan investasi pemerintah. baik dalam bentuk pembangunan jalan melalui belanja BLU Lembaga Manajemen Aset Negara sebesar Rp 10 triliun, juga investasi pemerintah di bidang perumahan yaitu untuk fasilitas likuiditas perumahan yang telah terealisasi Rp 4 triliun, serta untuk BLU LDKPI sebesar Rp 1 triliun.

“Artinya di sini APBN sejalan dan ikut bekerja menopang pemulihan ekonomi serta terus mendukung program-program, mulai dari program penanganan Covid yang belum berakhir dan program untuk memulihkan ekonomi nasional kita, terutama dengan membelanjakan atau membiayai kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas dari pembangunan,” terang Sri Mulyani. (PUT)