Oleh 
Kerjha — Inisiator gerakan Salam Empat Jari, John Muhammad menegaskan, relawan pasangan 01 dan pasangan nomor 03 solid mendorong gerakan mengoreksi pemilu 2024. Gerakan ini salah satunya mendorong lima parpol merealisasikan hak angket di DPR.
Menurut John, kelima parpol yang didorong merealisasikan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) pada pemilu 2024 adalah PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
John yang dikenal sebagai aktivis 1998 menuturkan, relawan 01 dan 03 dari berbagai daerah serta kelompok masyarakat sipil telah mengadakan konsolidasi di Jakarta, Sabtu (9/3) lalu. Setidaknya ada 34 kelompok masyarakat sipil yang hadir pada saat konsolidasi itu.
Ia menegaskan relawan dan kelompok masyarakat sipil itu akan intens mendorong hak angket, dengan harapan ada pemilu ulang dan mendiskualifikasi pasangan nomor 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Jangan remehkan relawan. Jangan ragukan relawan. Mereka solid mengoreksi pemilu, dan akan intensif memantau proses hak angket di DPR agar tidak masuk angin,” kata John di Jakarta, Selasa (12/3).
Untuk mendorong anggota DPR mewujudkan hak angket, gerakan masyarakat sipil telah membuat surat terbuka untuk mendorong lima parpol merealisasikan hak angket. Selain hak angket, gerakan masyarakat sipil juga mengoreksi program pasangan nomor 02, yang dinilai kurang tepat seperti makan siang gratis untuk pelajar.
Lebih lanjut, John mengatakan gerakan masyarakat sipil akan menjadi gerakan jangka panjang, yang salah satu agendanya adalah mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada November mendatang.
“Kami tidak ingin cara-cara seperti pada pemilu 2024 terulang pada pilkada. Oleh karena itu, gerakan ini akan menjadi permanen untuk memantau jalannya pemerintahan,” tuturnya.
Dia katakan, pemantauan jalannya pemerintahan yang akan datang tidak cukup hanya mengandalkan gerakan masyarakat sipil. Gerakan ini juga membutuhkan aksi nyata para elite parpol. Lima parpol pengusung pasangan 01 dan 03, ujar John, semestinya berada di luar pemerintahan untuk menjalankan mekanisme kontrol.
Di samping itu, elite parpol perlu melakukan tindakan yang tegas. Misalnya, kader dari lima parpol yang menjabat menteri pada kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur. Kemudian, PDI Perjuangan disarankan memecat Jokowi sebagai kader.
“Harus ada orang seperti mantan Menko Polhukam Mahfud Md, yang mundur akibat kecurangan pilpres 2024. PDI Perjuangan harusnya memecat Jokowi seperti Budiman Sudjatmiko. Kalau Maruarar Sirait mundur. Penting pecat dulu Jokowi, itu satu langkah membuat gerakan besar,” tandasnya. (*)
Comments