Sektor Manufaktur Indonesia Terus Melaju Ekspansif

Kerjha — Aktivitas sektor manufaktur Indonesia terus mengalami ekspansi dalam 24 bulan terakhir, diiringi oleh inflasi yang tetap terkendali. Pada Agustus 2023, PMI manufaktur tercatat menguat ke level 53,9, lebih tinggi dibanding Juli (53,3).

Penguatan aktivitas manufaktur ini didorong oleh meningkatnya permintaan baru, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tren ekspansi sektor manufaktur juga diperkirakan diikuti oleh pembukaan lapangan kerja yang semakin kuat pada Agustus. Secara keseluruhan, para pelaku industri manufaktur nasional tetap optimistis dalam melihat potensi perekonomian dalam jangka pendek.

“Pertumbuhan sektor manufaktur harus terus didukung untuk memperkuat fundamental perekonomian agar tetap mampu tumbuh tinggi dan menyerap lapangan kerja di tengah perlambatan ekonomi dunia. Dukungan pemerintah dalam berbagai bentuk insentif fiskal dan non-fiskal akan terus diberikan untuk memperkuat daya saing produk manufaktur nasional,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Senin (4/9).

Sementara itu, angka inflasi Agustus 2023 tercatat sebesar 3,27 persen (YoY), sedikit lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya (3,08 persen), namun masih tetap di dalam rentang sasaran pemerintah 2,5 persen ± 1 persen.

Kenaikan inflasi Agustus ini didorong oleh naiknya komponen inflasi harga bergejolak (volatile food) setelah Juli lalu mengalami deflasi (-0,03 persen Yoy). Sementara itu, inflasi inti dan harga diatur pemerintah (administered price) melanjutkan tren perlambatan. Angka inflasi inti melambat ke 2,18 persen (YoY) turun dari bulan lalu sebesar 2,43 persen (YoY). Seluruh kelompok barang dan jasa melambat, kecuali kelompok makanan minuman dan transportasi. Secara bulan ke bulan, kenaikan inflasi terjadi pada pendidikan seiring masuknya tahun ajaran baru. Untuk komponen inflasi harga diatur pemerintah melanjutkan tren menurun ke angka 8,05 persen (YoY) dari sebelumnya 8,42 persen pada Juli 2023. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah mengelola stabilitas harga energi domestik.

Dalam mengendalikan inflasi, pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Bank Indonesia serta pemerintah daerah dengan mengoptimalkan peran APBN serta APBD sebagai shock absorber. Pada 31 Agustus 2023 lalu diadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Lima arahan presiden dalam rakor tersebut yaitu optimalisasi APBD, penguatan sarana dan prasarana untuk meningkatkan produktivitas pertanian, pengintegrasian data stok dan neraca pangan daerah, penguatan infrastruktur dan rantai pasok untuk distribusi, serta sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi.

“Berbagai kebijakan akan terus dilakukan dan diperbaiki untuk menjaga stabilitas harga pangan, seperti gelar pangan murah, stabilisasi pasokan beras termasuk penguatan cadangan beras pemerintah di Bulog, dan fasilitasi distribusi. Untuk mengantisipasi dampak El Nino yang diperkirakan baru akan berakhir di awal 2024, pemerintah melakukan optimalisasi fungsi dan layanan infrastruktur air serta penguatan lumbung dan cadangan pangan. Presiden telah menginstruksikan untuk menyalurkan bantuan pangan beras 10 kg kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) mulai September hingga November. Hal ini tentu saja akan dapat menurunkan harga beras yang cenderung meningkat akhir-akhir ini,” jelas Febrio. (*)