Teknologi Digital Perkuat Pengelolaan Keuangan Negara

Kerjha ― Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pandemi Covid-19 turut mendorong akselerasi
transformasi digital di segala lini, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara.

Situasi pandemi pula yang akhirnya ikut mendorong Kementerian Keuangan untuk melakukan transformasi digital secara lebih cepat.

“Dengan pandemi kita semua dipaksa untuk menggunakan teknologi digital untuk bisa menyelenggarakan tugas dan fungsi serta responsibility dari pemerintahan, termasuk di bidang keuangan negara. Kementerian Keuangan sebetulnya juga sudah memiliki roadmap untuk melakukan transformasi secara digital namun roadmap ini kemudian terdisrupsi, hingga akhirnya diakselerasi dengan datangnya pandemi. Yang tadinya kita perkirakan akan memakan waktu 3 hingga 4 tahun, kita dipaksa untuk berubah hanya dalam waktu satu bulan,” terang Sri Mulyani pada acara Conference on Public Finance and Treasury 2022, Rabu (14/12).

Ia mengatakan, teknologi digital adalah sesuatu yang bisa memberikan banyak manfaat, terutama untuk institusi publik seperti Kementerian Keuangan, dalam menjalankan fungsi penerimaan negara, fungsi bendahara negara sisi belanja, dan tugas perbendaharaan (treasury function) dari sisi pengelolaan kas, manajemen perbendaharaan, dan manajemen pembiayaan utang.

Selain itu, lanjutnya, Kementerian Keuangan juga terus melakukan proses digitalisasi dalam mengawasi dan memanfaatkan aset-aset negara secara optimal.

“Dalam satu dekade terakhir ini, perjalanan Kementerian Keuangan terus membangun dan menggunakan teknologi digital dalam melaksanakan tugas sebagai bendahara negara, dan juga sudah banyak membuat hasil. Bukan perjalanan yang mudah, dan ini masih membutuhkan tentu kemampuan kita untuk terus mengelola perubahan ke depan,” lanjutnya.

Sri Mulyani juga menyebutkan, Kementerian Keuangan telah membangun Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai salah satu penggunan teknologi digital. Penggunaan aplikasi digital ini akan mendorong sistem perbendaharaan yang modern, yang memungkinkan juga untuk memperbaiki dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban pelaporan keuangan.

“Ini memungkinkan pengelolaan keuangan negara menjadi semakin transparan, makin akuntabel, dan juga makin tepat kualitas. Ini sangat penting di dalam menjaga kredibilitas dari keuangan negara, dan dari sisi confidence atau kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” katanya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menyebut aplikasi Digipay yang dibangun Kemenkeu sangat menguntungkan bagi pelaku UMKM. Melalui platform ini, UMKM dapat berpartisipasi dan mendapatkan akses untuk bisa mensuplai kebutuhan pemerintah dengan menawarkan barang dan jasa melalui marketplace digital pemerintah.

Selain itu, ada juga aplikasi Modul Penerimaan Negara (MPN) yang memperkenal fitur-fitur baru mengakomodasikan teknologi perbankan dan fintech, di mana mereka bisa menjadi instansi atau lembaga yang menerima pajak atas nama pemerintah dan menyetorkannya kepada pemerintah. Hal ini akan menyebabkan pembayaran pajak semakin mudah dan inklusif bagi seluruh wajib pajak. Mereka juga bisa melakukan pembayaran untuk penerimaan negara melalui transfer perbankan, kartu kredit, bahkan melalui dompet elektronik.

“Berbagai inisiatif dan investasi di dalam membangun sistem digital di Kementerian Keuangan yang sudah berjalan lebih dari satu dekade tentu akan membutuhkan juga perubahan dari cara kerja dari jajaran Kementerian Keuangan. Inilah yang menjadi pusat pemikiran dari CTO kita agar Kementerian Keuangan tidak berhenti dalam mentransformasikan jajarannya, organisasi, cara kerjanya, dengan terus mengintegrasikan teknologi digital di dalam cara kerja kita,” tutur Sri Mulyani. (EDA)