Oleh 
Kerjha ― Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk Usaha Mikro yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah tersalurkan kepada 9,7 juta pelaku usaha mikro yang tersebar di seluruh Indonesia dengan nilai Rp 23,4 triliun atau 81,19 persen. Hingga akhir tahun ini, pemerintah masih membuka kesempatan kepada 3 juta pelaku usaha untuk mendapatkan Banpres ini.
Program itu diluncurkan oleh pemerintah bagi para pelaku usaha mikro agar tetap bertahan menjalankan usahanya di tengah krisis akibat pandemi Covid-19. Melalui bantuan sebesar Rp 2,4 juta, pelaku usaha mikro yang memenuhi syarat bisa mendapatkannya.
“Bagi UMKM yang sudah bankable dapat mengakses kredit perbankan, maupun lembaga pembiayaan lainnya,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, belum lama ini.
Teten mengatakan, sesuai hasil survei Asian Development Bank (ADB) menunjukkan kebijakan yang paling dibutuhkan usaha mikro di masa pandemi Covid-19 ini adalah pinjaman tanpa bunga dan agunan yaitu sebanyak 91,8 persen usaha mikro, serta 89,5 persen UMKM membutuhkan bantuan hibah.
“Bagi pelaku usaha mikro seperti petani, nelayan, atau petambak yang belum mengakses pembiayaan perbankan dapat mengaksesnya,” imbuhnya.
Sedangkan bagi pelaku usaha yang sudah berkoperasi diminta dapat mengakses perkuatan modal kerja koperasi melalui LPDB-KUMKM. Pemerintah menggulirkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui LPDB-KUMKM dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1 triliun.
“Kami telah menyalurkan 100 persen dengan 63 koperasi penerima (101.011 UMKM). Saat ini LPDB-KUMKM mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp 292 miliar yang diperuntukkan bagi koperasi untuk menyerap produk petani/nelayan,” papar Teten.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), di masa pandemi, angka pengangguran di Indonesia per Agustus 2020 mencapai 9,77 juta orang, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,07 persen.
Oleh karena itu, Teten menekankan UMKM dan kewirausahaan menjadi sangat vital posisinya dalam upaya akselerasi pemulihan ekonomi nasional serta penyerapan tenaga kerja. “Namun demikian, kita juga dihadapkan dengan Rasio Kewirausahaan rendah berkisar 3,47 peraen,” ujarnya.
Upaya untuk meningkatkan rasio kewirausahaan, menurut Teten, salah satunya dapat dilakukan melalui jalur perguruan tinggi yakni dengan memasukkan kewirausahaan ke dalam semua kurikulum bidang studi, mendirikan inkubator wirausaha, dan mengadakan event kewirausahaan bagi mahasiswa. (AJI)
Comments