Oleh 
Kerjha — Menteri Kesehatan (Menkes) menegaskan, saat ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan terus menggencarkan pemerataan akses kesehatan di seluruh penjuru Tanah Air. Hal tersebut ditegaskan Budi Gunadi Sadikin saat membuka Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (23/2).
Pemerataan akses kesehatan itu, ungkap Menkes Budi, dilakukan melalui transformasi kesehatan. Menurutnya, terdapat enam pilar transformasi kesehatan yang harus dijalankan.
Pilar pertama, transformasi layanan primer yang fokus pada penyediaan layanan kesehatan primer yang terstandardisasi dan terintegrasi.
Pilar kedua, transformasi layanan rujukan yang fokus pada penyediaan layanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat.
Pilar ketiga, transformasi ketahanan sistem kesehatan fokus pada kemandirian obat dalam negeri dan penyediaan tenaga cadangan kesehatan.
Pilar keempat, transformasi pembiayaan kesehatan.
Pilar kelima, transformasi SDM kesehatan yang fokus pada penyediaan SDM kesehatan yang berkualitas dan merata.
Pilar keenam, transformasi teknologi kesehatan yang fokus pada penyediaan layanan kesehatan yang presisi.
Menkes Budi mengatakan ada dua filosofi transformasi kesehatan. Pertama, meningkatkan kualitas dan akses kualitas layanan kesehatan ke masyarakat.
“Jadi kalau ada yang tidak setuju, tataran debatnya harus pada tataran masyarakat. Apakah masyarakat sudah terlayani dengan baik,” ujar Menkes Budi di hadapan 800 lebih peserta dari Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten dan kota.
“Semua transformasi yang kita lakukan, menimbangnya dasarnya, prinsipnya, filosofinya, substansinya adalah meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan ke masyarakat Indonesia,” lanjut Menkes.
Kedua, menghadirkan negara dalam tujuan meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Menkes Budi menegaskan transformasi kesehatan merupakan wujud kehadiran negara dalam menyediakan akses layanan kesehatan yang adil, bermutu dan berkualitas di seluruh pelosok negeri.
Pelaksanaan transformasi kesehatan merupakan tanggung jawab negara kepada masyarakat. Karenanya titik fokusnya ada pada masyarakat.
Menkes menambahkan, dalam upaya percepatan pelaksanaan transformasi kesehatan, semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan layanan kesehatan yang lebih baik. Sebab, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, dibutuhkan dukungan dan bantuan dari seluruh komponen bangsa.
“Mewujudkan Indonesia sehat bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh komponen bangsa seperti lembaga negara, perusahaan swasta dan organisasi masyarakat,” ungkap Menkes Budi.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menjelaskan kewajiban negara adalah memberikan setiap warga negara untuk bisa memperoleh derajat kesehatan yang optimal.
“Dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai penyelenggara negara berkewajiban menjalankan amanat konstitusi tersebut,” ucapnya.
Dikatakan Felly, Rapat Kerja Kesehatan Nasional antara Kementerian Kesehatan yang mewakili pemerintah pusat dan seluruh kepala Dinas Kesehatan menjadi momentum harmonisasi menyamakan langkah dalam pembangunan kesehatan.
“Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Kesehatan dan seluruh kepala daerah, kepala dinas provinsi dan kabupaten/kota, atas kerja keras dalam berbagai upaya pengendalian pandemi sejak Maret 2020 sampai sekarang,” tutur Felly.
Sebanyak 800 peserta terdiri dari para Kepala Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten/kota, direktur rumah sakit pengampuan serta laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia berpartisipasi secara luring dan daring dalam Rakerkesnas 2023 yang diselenggarakan selama dua hari pada 23-24 Februari.
Rakerkesnas 2023 mengusung tema Harmoni Transformasi Pusat dan Daerah untuk mengoptimalkan dan mempercepat hasil kerja pembangunan kesehatan. Melalui momentum ini diharapkan kian memperkuat sinergi sistem kesehatan nasional agar lebih kuat, siaga, antisipatif, responsif, dan tangguh dalam menghadapi ancaman kesehatan. (PUT)
Comments