Oleh 
Kerjha — Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengajak para ulama di dunia untuk ikut berperan dalam perumusan tatanan global demi terwujudnya dunia yang lebih adil dan damai. Selain itu, ia juga menyerukan agar para ulama terlibat
menyelesaikan berbagai persoalan global yang berdampak terhadap kehidupan umat, terutama kemiskinan, konflik, perang, serta kerusakan lingkungan.
Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Muktamar Internasional I Fikih Peradaban di Hotel Shangri-La, Surabaya, Jawa Timur, Senin, (6/2).
“Saya mengajak para ulama di dunia agar ikut ambil bagian dalam perumusan tatanan global demi terwujudnya dunia yang lebih adil dan damai, sekaligus menyelesaikan persoalan-persoalan global yang dihadapi, terutama kemiskinan, konflik, perang, dan kerusakan lingkungan,” ujarnya.
Dalam perspektif Islam, ungkap Wapres Amin, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat dinyatakan sebagai lembaga yang memiliki konsensus internasional (al mitsaq al ‘alami) yang keputusannya mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh negara yang menjadi anggota.
Namun, dalam kenyataannya tidak sedikit kesepakatan yang dilanggar, sehingga seringkali terjadi konflik antar negara, seperti pendudukan Israel di Palestina, serangan multinasional terhadap Irak dan perang Rusia-Ukraina, yang kemudian berdampak secara global.
Untuk itu, selain PBB, ulama dunia dengan pengaruh yang dimiliki juga diharapkan memainkan peran dalam membantu menangani isu-isu global tersebut.
Lebih jauh, ia juga mengajak ulama dunia untuk turut membantu mewujudkan konsensus dasar tentang nilai-nilai dan perilaku dasar yang diyakini semua agama atau yang disebutkan dengan etika global
“Dalam konteks ini, saya juga mengajak para ulama untuk terus mendorong terwujudnya substansi etika global (global ethics), yakni saling memahami (mutual understanding), saling menghormati (mutual respect), saling ketergantungan (interdependence), dan kerja sama (cooperation) di antara bangsa-bangsa di dunia,” imbaunya.
Di tengah arus globalisasi yang serba digital, Wapres Amin mengingatkan bahwa ketentuan dalam fikih yang merupakan respons terhadap peradaban sebelumnya, mungkin tidak cocok lagi untuk merespons peradaban saat ini, sehingga dibutuhkan konstruksi fikih baru yang lebih sesuai dengan peradaban saat ini.
“Saya ingin mengajak para ulama semua untuk terlibat lebih aktif dalam merespons setiap permasalahan baru yang muncul, sehingga tercipta fikih baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman,” tegas Wapres.
Menurutnya, fikih baru tersebut harus dibangun di atas akar metodologi yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu.
Hadir dalam acara tersebut Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Rois Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Wakil Imam Akbar Al Azhar, Muhammad Al-Dhuwaini.
Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Staf Khusus Wapres Mohamad Nasir, Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, Robikin Emhas, Zumrotul Mukaffa, dan Arif Rahmansyah Marbun, serta Tim Ahli Wapres Johan Tedja dan Farhat Brachma. (*)
Comments