APBN Dukung Kebangkitan Pariwisata Indonesia

Kerjha — Pariwisata Indonesia kembali bangkit seiring pulihnya dunia dari pandemi Covid-19. Kunjungan wisatawan mancanegara mulai beranjak naik dengan total kunjungan pada 2022 menyentuh 5,89 juta pengunjung, atau naik tiga kali lipat dibanding 2021 yang berjumlah 1,56 juta pengunjung.

Kebangkitan sektor pariwisata ini didukung oleh beberapa acara level internasional yang diselenggarakan di Indonesia, antara lain MotoGP 2022 di Mandalika, World Tourism Day 2022, dan rangkaian acara G20. Kebangkitan sektor pariwisata Indonesia ini pun terus berlanjut.

Memberikan dukungan atas kebangkitan sektor ini, APBN turut mengalokasikan anggaran Fungsi Pariwisata yang digunakan untuk mendanai pembangunan pariwisata Indonesia.

Realisasi anggaran Fungsi Pariwisata selama periode 2018-2022 cukup fluktuatif. Pada 2018, anggaran ini menyentuh angka Rp 10,7 triliun. Anggaran tersebut untuk mendukung penyelenggaraan event berskala internasional, yakni Asian Games, Asian Paragames, dan pertemuan IMF-World Bank. Realisasi pada tahun berikutnya turun cukup signifikan, yaitu di kisaran Rp 4,2 triliun. Realisasi pada 2020, 2021, 2022 (outlook) berturut-turut yakni Rp 3,2 triliun, Rp 4,1 triliun, dan Rp 4,2 triliun.

Sementara, untuk anggaran Fungsi Pariwisata di APBN 2023 dialokasikan sebesar Rp 3.559,7 miliar atau hampir Rp 3,6 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah, perluasan lapangan kerja, dan investasi serta industrialisasi di sektor pariwisata. Dengan dana sebesar itu, pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 3,5-7,4 juta orang pada tahun ini.

Target lain yang ingin dicapai pada 2023 sebagaimana tercantum dalam APBN 2023 adalah menghasilkan jumlah produk wisata nasional sebanyak 108 produk, 30 kegiatan MICE, 60 event, dan jumlah tenaga kerja pariwisata sebanyak 14,9 juta orang.

Di samping itu, selain mengalokasikan anggaran sektor pariwisata melalui belanja pemerintah pusat, APBN juga mengalokasikan anggaran sektor pariwisata melalui Transfer ke Daerah (TKD). Salah satunya menjadi bagian dari ruang lingkup kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diarahkan untuk mendorong penyelesaian pembangunan daya tarik kawasan inti Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan pembangunan Daya Tarik Wisata (DTW) pada kawasan non-inti DPP melalui peningkatan diversifikasi atraksi dan amenitas pariwisata untuk meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran harian wisatawan, peningkatan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi pada destinasi wisata.

Alokasi anggaran bidang pariwisata dalam DAK Fisik 2022 (outlook) mencapai Rp 0,31 triliun. Sementara, dalam APBN 2023 jumlahnya naik menjadi Rp 0,45 triliun.

Selain DAK Fisik, pembangunan sektor pariwisata juga mencakup DAK Nonfisik, yakni terkait Dana Pelayanan Kepariwisataan. Pemerintah pusat mengalokasikan jenis dana tersebut untuk mendukung peningkatan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata daerah, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata. Pada tahun ini, Dana Pelayanan Kepariwisataan dalam APBN 2023 mencapai Rp 133,3 miliar atau meningkat Rp 9,8 miliar dari outlook 2022.

Di sisi lain, berbagai kementerian juga turut terlibat dalam pembangunan pariwisata Indonesia. Pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas, dan sarana hunian di daerah destinasi wisata menjadi salah satu program yang dijalankan saat ini. Salah satu kementerian yang terlibat dalam pembangunan sektor pariwisata adalah Kementerian Perhubungan. Dalam APBN 2023, rencana kerja Kementerian Perhubungan tetap berorientasi pada dukungan konektivitas kawasan prioritas.

Dalam hal ini, Indonesia sudah menetapkan lima destinasi pariwisata super prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado-Likupang. Selain itu, pemerintah juga sudah menetapkan lima destinasi prioritas yang meliputi Wakatobi, Morotai, Raja Ampat, Bromo, dan Tanjung Kelayang.

Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) menjadi salah satu output prioritas Kementerian PUPR dalam APBN 2023. Penataan KSPN tersebut terdiri atas KSPN Danau Toba, KSPN Wakatobi, KSPN Borobudur, dan KSPN Bromo-Tengger-Semeru.

Upaya pembangunan pariwisata Indonesia juga melibatkan Kementerian Parekraf. Pada APBN 2023, anggaran Kemenparekraf dialokasikan sebesar Rp 3.381,3 miliar. Pemanfaatan anggaran tersebut berfokus pada pemulihan dunia usaha melalui peningkatan produktivitas. Pemerintah berupaya keras untuk memulihkan sektor pariwisata Indonesia melalui berbagai program yang dijalankan oleh berbagai kementerian/lembaga, pemda, dan juga desa di berbagai penjuru negeri.

Dengan begitu, berbagai program dan kebijakan yang diluncurkan untuk mendukung sektor pariwisata diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan meningkatkan aktivitas perekonomian. (ELA)