Indonesia-UNICEF Jalin Kerja Sama Pengadaan Vaksin Terjangkau

Kerjha ― Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan UNICEF (Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa) atas pengadaan vaksin berharga terjangkau.
Indonesia dan UNICEF bertekad vaksin bisa tersedia untuk semua elemen masyarakat, termasuk anak-anak.

Ditandai penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) antara Kementerian Kesehatan dan perwakilan UNICEF di Indonesia di Auditorium Siwabessy, Kemenkes, Jakarta, Rabu (16/9), acara ini turut disaksikan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir, serta Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin.

Menurut Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi, penandatanganan kesepakatan ini juga untuk memperbarui MoU yang pernah diteken pada 2004 lalu. Melalui MoU tersebut, diatur proses pengadaan barang dan jasa melalui UNICEF, mulai dari proses pengajuan, pembayaran, sampai pengiriman, sehingga diharapkan dapat memperlancar pemberian produk kesehatan esensial untuk masyarakat Indonesia.

Pengadaan dan pembelian vaksin akan dilakukan melalui Supply Division UNICEF yang berkedudukan di Copenhagen, Denmark. Melalui divisi tersebut UNICEF dimungkinkan untuk melakukan pemesanan vaksin dalam jumlah yang besar dengan harga yang lebih rendah, sehingga akan terjadi penghematan secara signifikan.

“Kemitraan ini akan memungkinkan Indonesia membeli vaksin baru seperti pneumococcal conjugate vaksin (PCV) dengan harga 1/3 dari harga pasar saat ini.  Jika diukur secara nasional, hal ini dapat mencegah hampir 10.000 kematian anak setiap tahun,” kata Debora Comini, Perwakilan UNICEF di Indonesia.

Lebih lanjut, Comini menjabarkan, kesepakatan ini dilatarbelakangi atas merebaknya pandemi Covid-19. Menilik kasus terkonfirmasi yang terus meningkat, maka penting bagi Indonesia untuk mendapatkan kemudahan akses terhadap obat-obatan dan vaksin baru.

Ia menilai, ke depan, banyak negara yang berupaya keras memenuhi kebutuhan vaksin dan obat di wilayahnya. Untuk itu, melalui perjanjian kerja sama ini, ia menyakini Indonesia akan mendapatkan banyak keuntungan, termasuk penurunan harga vaksin dan obat.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan sejak Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi, Indonesia telah aktif menjalin kerja sama internasional dan multilateral termasuk melalui WHO Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator–COVAX Facility, untuk mengupayakan kemudahan akses, keamanan dan harga vaksin yang terjangkau.

Indonesia yang masuk kategori Advanced Market Commitment (AMC) pada COVAX Facility akan mendapatkan jaminan akses terhadap vaksin Covid-19 yang terjangkau dan berkualitas untuk 20 persen populasi berisiko pada akhir 2021. Hingga kini, pemerintah Indonesia terus menjalin komunikasi intensif dengan GAVI dan COVAX Facility untuk mengetahui waktu persediaan vaksin, termasuk harganya. Dalam konteks COVAX Facility, UNICEF memiliki peran sangat penting.

Setiap negara, termasuk Indonesia nantinya akan memiliki akses yang aman, cepat dan merata terhadap vaksin Covid-19 apabila  vaksin sudah ditetapkan dan kemudian diproduksi. (PUT)