Kebijakan Berdimensi Gender dalam Hadapi Pandemi

Kerjha — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah terus memperkuat dimensi gender pada pembuatan kebijakan, termasuk dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19. Dimensi gender menjadi sangat penting karena bisa menjadi elemen yang sangat menentukan keberhasilan atau efektivitas kebijakan pemerintah.

“Kita dapat melihat ada upaya untuk terus menutup kesenjangan gender juga menghadapi tantangan yang cukup berat terutama dalam situasi Covid saat ini,” kata Sri Mulyani pada acara Roundtable Indonesian Women and Girls yang diselenggarakan oleh IFC dan UN Women, Rabu (17/11).

Covid, menurutnya, berpengaruh besar pada kehidupan manusia, tidak terkecuali bagi perempuan. Pertama, Covid yang merupakan masalah kesehatan ini memberikan pengaruh asimetris terhadap perempuan karena sebagian besar pekerja medis di Indonesia, seperti bidan dan perawat adalah perempuan. Kedua, dengan adanya kebijakan pembatasan aktivitas di luar rumah maka turut mengakibatkan sebagian besar kegiatan, baik bekerja, belajar maupun beribadah harus dilakukan di dalam rumah. Situasi ini sangat berpengaruh kepada perempuan terkait tugasnya untuk mengurus rumah tangga.

“Karena itu kebijakan publik sudah seharusnya dirancang agar dapat memberdayakan dan memajukan ekonomi yang lebih inklusif juga sekaligus menciptakan peluang pemulihan atas dampak Covid yang benar-benar mengubah keadaan,” lanjutnya.

Lebih jauh, Covid-19 juga berimplikasi secara langsung kepada kehidupan rumah tangga, baik karena pembatasan mobilitas yang mengakibatkan pendapatan masyarakat berkurang, maupun karena serangannya yang menyebabkan seseorang sakit dan tidak dapat bekerja.

Karena itu, pelaksanaan vaksinasi menjadi kunci utama dalam menangani pandemi. Prioritas pemberian vaksin ini pun dilakukan kepada para pedagang pasar tradisional dan pekerja sektor informal tradisional.

“Menariknya, jika dilihat dari mereka semuanya, didominasi oleh perempuan. Jadi pelaksanaan vaksinasi diprioritaskan bagi para pekerja yang melakukan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pada sektor informal yang juga didominasi oleh perempuan,” kata Menkeu.

Selanjutnya, program keluarga harapan (PKH) untuk 10 juta masyarakat miskin yang merupakan salah satu program jaring pengaman sosial dalam menangani dampak Covid, juga didesain supaya para penerimanya adalah perempuan dalam rumah tangga tersebut.

“Tentu saja kita tahu hal ini tepat atau sesuai dalam dengan penelitian yang mengatakan jika perempuan menerima transfer ini, maka mereka memikirkan keluarga dan anak-anak terlebih dahulu. Jadi hal seperti ini ada pada kebijakan berdimensi gender,” ujarnya.

Di samping itu,  Indonesia juga memiliki langkah lain untuk memberikan dukungan bagi usaha ultra-mikro dan sangat kecil dari kegiatan ekonomi korporasi atau individu, di mana juga melibatkan 98 persen lebih pekerja perempuan. Program Mekar yang memberikan akses permodalan khusus bagi perempuan ini dinilai efektif dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan pada dunia usaha.

“Jika Anda berbicara tentang pemberdayaan perempuan maka program bantuan tunai untuk sembako dan kebutuhan pokok bagi keluarga miskin yang dipadu dengan akses modal ultra-mikro, menurut saya ini bisa menjadi sangat ampuh,” jelasnya. (PUT)