Oleh 
Kerjha — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan, hingga 31 Maret 2023, belanja negara tercapai sebesar Rp 518,7 triliun atau 16,9 persen dari pagu APBN atau tumbuh 5,7 persen (YoY). Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 347,3 triliun (15,5 persen dari pagu), terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 166,9 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 180,3 triliun.
Juru Bicara Kementerian, Keuangan Yustinus Prastowo mengungkapkan, sebanyak 39,2 persen belanja pemerintah pusat atau sebesar Rp 136,3 triliun merupakan belanja yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat, baik melalui sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan bencana, maupun sektor pelayanan publik lainnya.
Selanjutnya, belanja prioritas tetap terjaga, salah satunya digunakan untuk belanja kesehatan yang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun lalu. Belanja kesehatan disalurkan antara lain untuk bantuan iuran PBI JKN untuk 96,7 juta peserta, penyediaan pelayanan kesehatan RS TNI dan Polri, dan pemeriksaan sampel makanan oleh BPOM, serta untuk operasional Puskesmas dan balai penyuluhan KB. Selain itu, belanja prioritas juga digunakan untuk mendukung ketahanan pangan melalui pembangunan bendungan dan rehabilitasi jaringan irigasi, bantuan benih, pupuk, dan pestisida, bantuan inseminasi buatan, serta asuransi pertanian dan usaha ternak. Belanja prioritas ketahanan pangan juga diberikan untuk bantuan calon induk, pembangunan 2.589 unit jalan pertanian, serta 495 unit olahan pakan ternak.
APBN juga bekerja untuk memulihkan scarring effect yang ada di dalam masyarakat melalui belanja perlindungan sosial seperti penyaluran PKH untuk 9,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 17,5 juta KPM, bantuan PIP dan KIP Kuliah, bantuan stimulan rumah terdampak bencana di Kabupaten Cianjur, serta penyaluran subsidi dan BLT Desa. Di sektor pendidikan, realisasi APBN dimanfaatkan antara lain untuk gaji pengajar, PIP, dan KIP Kuliah. Selain itu, dana pendidikan juga digunakan untuk menyalurkan BOS dan Kartu Prakerja, serta dana abadi di bidang pendidikan.
Sementara, untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, hingga akhir Maret, APBN 2023 telah dikucurkan untuk membangun jalan (progres 11,7 persen), jembatan (progres 10,0 persen), bendungan (progress 22,6 persen), jaringan irigasi (progres 11,3 persen), sarana dan prasarana pendidikan (progress 21,2 persen), SPAM (progres 16,3 persen) rel KA (progres 12,2 persen), bandara (progres 16,8 persen), dan pelabuhan laut (44 unit). Alokasi belanja prioritas infrastruktur juga digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur daerah serta penyaluran pembiayaan perumahan sebanyak 16.647 unit rumah.
Selanjutnya, realisasi subsidi hingga akhir Maret 2023 digunakan untuk menyalurkan subsidi energi sebesar Rp 24,5 triliun, baik berupa subsidi BBM, LPG tabung 3 Kg, maupun listrik. Sementara subsidi non-energi telah terealisasi sebesar Rp 13,0 triliun, digunakan untuk memberikan subsidi bunga KUR, PSO Perkeretaapian, bantuan uang muka perumahan, dan imbal jasa penjaminan.
Menjelang Hari Raya Idulfitri, pemerintah juga telah menyalurkan tunjangan hari raya (THR). Hingga 14 April 2023, penyaluran THR kepada ASN pusat telah mencapai 98,79 persen, sedangkan untuk ASN daerah mencapai 49,81 persen. Sementara pembayaran THR pensiunan telah disalurkan kepada 3,3 juta pensiunan dari 3,4 juta pensiunan.
Adapun dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), hingga akhir Maret 2023 telah tersalur sebesar Rp 171,4 triliun (21,0 persen pagu), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu (-2,9 persen YoY). Hal ini disebabkan masih menunggu penyampaian syarat penyaluran dari pemda dalam hal penyaluran DAU (khususnya DAU earmarked), DAK non-fisik, dan dana insentif fiskal. Namun demikian, komponen TKD lainnya mencatat pertumbuhan positif, didorong oleh penyaluran DBH yang lebih tinggi terutama akibat naiknya pagu DBH Minerba tahun anggaran 2023.
Selain itu, penyaluran DAK fisik juga lebih tinggi karena sebagian besar organisasi perangkat daerah (OPD) memulai pelaksanaan DAK fisik lebih cepat dari tahun sebelumnya, didukung dengan simplifikasi juknis dan jukops DAK fisik yang digabungkan dalam satu Perpres, yakni Perpres 15 Tahun 2023. Penyaluran Dana Desa juga lebih tinggi terutama karena peningkatan kepatuhan desa dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran.
Dari sisi pembiayaan investasi, pembiayaan investasi 2023 berfokus pada sektor prioritas untuk kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan investasi sebagai bentuk kontribusi APBN untuk perumahan melalui FLPP, untuk mencerdaskan bangsa melalui LPDP, dan untuk memberikan bantuan kepada dunia internasional melalui LDKPI. Sampai dengan 31 Maret 2023, telah disalurkan sebanyak 46.233 unit rumah FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah di 371 kota/kabupaten.
Selanjutnya, target penerima beasiswa dari LPDP pada 2023 antara lain mencakup 7.796 orang untuk program native, 287.591 orang penerima dari Kemendikbudristek, dan 41.826 orang penerima dari Kemenag. Sementara untuk program riset, dana LPDP disalurkan untuk membiayai 2.097 proyek (riset ongoing: 1.279 proyek dan riset selesai: 818 proyek). Selain itu, pemerintah melalui LPDP telah melakukan pendanaan Riset Indonesia Maju dengan BRIN hingga Februari 2023 sebanyak 426 proyek. Sementara pada Maret 2023, pemerintah telah mencairkan dana untuk meningkatkan endowment fund LDKPI serta kapasitas pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing melalui LDKPI. (PUT)
Comments