Oleh 
Kerjha — Mempercepat penanganan pasca bencana gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menugaskan 50 orang CPNS Batch I sebagai tim kedua untuk melakukan pendampingan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi, Selasa (31/1).
Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kementerian PUPR ditugaskan untuk melakukan upaya tanggap darurat di Cianjur. Mulai dari pembukaan akses pada daerah yang terisolir, penyediaan toilet umum, dan tenda darurat untuk beberapa titik pengungsian. Dilakukan pula quick assesment terhadap kerusakan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) serta pendataan kerusakan rumah bersama dengan tim BNPB, Pemerintah Kabupaten Cianjur, juga para relawan.
“CPNS Kementerian PUPR akan melaksanakan tugas teknis. Mulai dari mendampingi masyarakat pada saat sosialisasi rumah tahan gempa (RTG) dan membantu masyarakat memilih teknologi RTG. Kemudian pendampingan pelaksananaan pembangunan, dan juga memastikan pembangunan memenuhi spesifikasi teknis sebelum diberi sertifikasi sebagai rumah tahan gempa,” jelas Iwan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan M Hidayat yang melepas 50 orang CPNS Batch I ini mengatakan, penugasan yang dilakukan secara bertahap ini sesuai dengan arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
“Desember lalu sudah diberangkatkan 50 orang CPNS Tim 1 dari Batch I. Kini berangkat 50 orang lagi Tim 2 dari Ditjen SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Bina Konstruksi. Totalnya ada 200 orang CPNS yang nantinya akan melakukan pendampingan kepada masyarakat terdampak bencana gempa di Cianjur,” kata Hidayat.
Hidayat menambahkan, Tim 2 ini nantinya akan bergabung dengan Tim 1 untuk mendampingi masyarakat membangun kembali rumahnya yang rusak berat. Diharapkan, ada transfer informasi mengenai kondisi lapangan dan apa saja yang dibutuhkan masyarakat dalam proses pembangunan RTG.
“Kita di sana mendampingi masyarakat untuk memastikan mereka kembali di rumahnya yang sudah tahan gempa. Nanti akan bergabung dengan Tim 1 untuk mengawal dan memberikan edukasi terkait RTG,” ujarnya.
Hidayat juga berpesan kepada para CPNS yang bertugas, untuk selalu menjaga nama baik Kementerian PUPR, terlebih mereka di lapangan menggunakan atribut Kementerian PUPR. Mereka juga diharapkan mampu melaksanakan tugas dan menunjukkan baktinya kepada masyarakat.
“Jangan melaksanakan tugas di luar wewenang. Tugas kita mendampingi masyarakat supaya kebutuhannya terpenuhi untuk membangun RTG. Semoga proses pembangunan dapat berjalan dengan baik di lapangan,” tutur Hidayat. (EDA)
Comments