Oleh 
Kerjha — Istri calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, berdialog dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sand Beach Cafe & Resto, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat (29/12). Saat dialog, seorang ibu muda pelaku UMKM bertanya ke Atikoh cara pasangan Ganjar-Mahfud Md mempermudah pengajuan modal UMKM sehingga tidak terjerat utang pinjaman online (pinjol).
Atikoh menyampaikan pasangan Ganjar-Mahfud akan memberikan kemudahan akses bagi pelaku UMKM yang membutuhkan pinjaman modal jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden pada pilpres 2024.
Para pelaku UMKM akan mendapatkan pencairan pinjaman lewat bank-bank besar yang beroperasi secara nasional dan kepemilikan sahamnya mayoritas dipegang pemerintah. Selain itu, pelaku UMKM juga akan menerima dana pinjaman dari pemerintah.
“Kalau tingkat nasional kan ada bank daerah, ada BRI, BNI yang sahamnya kepemilikannya oleh pemerintah itu banyak, kemudian ada juga dana dari pemerintah sendiri,” kata Atikoh.
Ditambahkannya, Ganjar sudah mendukung pengembangan pelaku UMKM sewaktu menjabat gubernur Jawa Tengah. Dia menyebut Ganjar mempermudah pengajuan pinjaman melalui bank lokal di Jawa Tengah.
“Program ke depan memang harapannya untuk UMKM akan dipermudah sisi akses permodalan. Kemarin di Jawa Tengah itu mas Ganjar sudah ada gerakan Bank Jateng, tapi kan Bank Jateng cuma satu, dan modalnya tentu tidak sebanyak tingkat nasional,” tuturnya.
Atikoh menuturkan nantinya pasangan Ganjar-Mahfud akan terlebih dulu mengklasifikasikan pelaku UMKM agar dapat mendapatkan dana pinjaman. Misalnya, kata dia, UMKM berskala mikro akan diberikan subsidi bunga pinjaman untuk menghindari risiko gagal bayar.
“Jadi nanti memang perlu diklasifikasikan, untuk modalnya apakah ini modal untuk mikro. Kalau mikro pasti tidak bank-able, pasti akan ditolak oleh bank, karena secara risiko tinggi,” ungkap Atikoh.
Kondisi ini, lanjut Atikoh, yang harus mendapatkan porsi dari pemerintah, ada subsidi bunga dan lain-lain.
Atikoh menambahkan, program KTP Sakti juga akan mempermudah pelaku UMKM mendapat modal sekaligus memudahkan pemerintah melakukan pendataan pelaku UMKM sesuai skala usahanya seperti mikro, kecil atau menengah.
“KTP Sakti nanti ada datanya, misalnya UMKM apa, skalanya apa, misalnya kalau A itu butuh permodalannya di bawah Rp 100 juta atau Rp 10 juta,“ ucap Atikoh.
Kemudian, klasifikasi kedua misalnya dari Rp 10 juta-Rp15 juta. “Ini yang nanti ada bunganya mungkin 5 persen atau berapa, kenapa tetap ada bunganya ini adalah untuk biaya administrasi,” sambungnya.
Dikatakan Atikoh, pemerintah juga akan memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM saat mengajukan pinjaman modal di bank. Tujuannya, agar pengajuan pinjaman sesuai dengan syarat-syarat perbankan.
“Karena dari sisi pembukuannya apakah sudah tertata apa belum, karena terkadang masih mencampurkan uang pribadi dan uang usahaa mungkin tenaga kerja juga belum masuk dalam operasional dan sebagainya,” ujar Atikoh.
Sebelum berdialog, Ketua DPP PDI-Perjuangan Wiryanti Sukamdani bersama Wakil Walikota Tegal Muhamad Jumadi mengajak Atikoh untuk melihat produk UMKM yang dipajang di area lokasi acara. (*)
Comments