Oleh 
Kerjha ― Menteri BUMN Erick Thohir memerintahkan jajaran direksi lembaga dana pensiun di lingkungan BUMN untuk mencegah korupsi dan memperbaiki sistem. Erick juga mengingatkan agar para direksi mewarisi kebaikan, bukan malah meninggalkan masalah, seperti yang telah terjadi dengan ASABRI dan Jiwasraya.
“Sebagai profesional, dengan amanah Merah Putih, kita wajib jaga legacy ini,” ujar Erick Thohir saat mengumpulkan 41 direksi lembaga dana pensiun sejumlah BUMN di Jakarta, Rabu (11/1) malam lalu.
Mengutip Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan, Erick menegaskan bahwa pencegahan korupsi yang terbaik harus dimulai dari orang dalam.
“Dari awal, saya memiliki kesepakatan dengan KPK. Dan kita juga memproses hukum di Kejaksaan,” katanya.
Erick merasa para direksi penting untuk datang karena ia ingin menekankan pada mereka dua hal. Pertama pencegahan korupsi, dan kedua, perbaikan sistem.
Kedua hal ini diperlukan untuk memperkuat transformasi BUMN yang dalam tiga tahun terakhir terbukti membawa BUMN ke jalan yang lebih baik. Perbaikan positif ini terlihat dari beberapa indikator seperti pertumbuhan aset, ekuitas, pendapatan usaha, dan laba bersih yang terus meningkat.
“Insya Allah dengan sistem yang baik dan insan BUMN yang bertanggung jawab, BUMN bisa terus memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat dan berkontribusi untuk negara,” kata Erick.
Erick mengingatkan, saat ini dana pensiun BUMN tidak dapat lagi dikelola seperti dulu yang cenderung tidak transparan, akuntabel dan sering bocor.
“Track recordnya sudah ada. Ada aset yang hilang, investasi yang dimainkan atau dana yang dikorupsi. Sekarang saya bekerja sama dengan BPKP untuk menyusun blacklist, siapa saja direksi yang korup, akan masuk daftar ini. Dan yang bisa mencabut dari blacklist hanya Presiden Republik Indonesia. Kita baru selesai dengan ASABRI dan Jiwasraya,” tegas Erick.
Ia juga menekankan perlunya direksi untuk sadar bahwa Indonesia sedang berusaha menarik kepercayaan investor.
Belum lama ini, Erick sempat menyampaikan laporan terkait dana pensiun BUMN. Berdasarkan laporan yang diterimanya, sebesar 65 persen dana pensiun di perusahaan pelat merah bermasalah. Hanya 35 persen saja perusahaan BUMN yang mampu mengelola dana pensiunnya dengan baik. “Saya mau bersih-bersih, mumpung masih ada waktu,” tuturnya. (MET)
Comments