Ganjar: Bansos Kebijakan Nasional, Bukan Individu

Kerjha — Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo angkat suara terkait politisasi bantuan sosial (bansos) pada masa kampanye pemilu 2024. Dia mengakui bansos selalu mendapatkan ruang terbaik pada masa kampanye pemilu. Maka, tidak mengherankan bila banyak orang memperebutkan bansos saat kontestasi politik.

Capres berambut putih ini mengungkapkan, biasanya inkumben akan memanfaatkan seluruh kebijakan dan mengklaimnya sebagai bagian dari kelompoknya. Padahal, bansos merupakan kebijakan nasional, bukan kebijakan individu.

“Itu sebenarnya hal biasa. Tugas kita adalah menjelaskan kepada rakyat bahwa itu kebijakan nasional. Bukan individu, sehingga proses pencerdasan mesti dilakukan, agar publik bisa tahu,” papar Ganjar saat berkunjung ke PT Sari Tembakau Harum di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Rabu (17/1).

Sebelumnya, pada akhir Desember 2023, saat bertemu masyarakat di Boyolali, Ganjar menegaskan agar bansos tidak dijadikan sebagai komoditas politik karena sudah menjadi program pemerintah.

Dalam suasana politik saat ini, mudah bagi pihak tertentu untuk mengklaim bahwa bansos merupakan jasa dari pihak-pihak tertentu, bukan dari pemerintah. Padahal bansos diusulkan pemerintah, dan harus mendapat persetujuan dari DPR. Hal itu biasanya dilakukan untuk merespons kondisi tertentu dan kebutuhan di masyarakat.

“Kalau sekarang ada usulan bansos tambahan karena kondisi di masyarakat, ya memang membutuhkan respons pemerintah. Tapi biasanya dalam suasana politik, tahun politik seperti ini, saling klaim itu menjadi paling kuat,” tutur Ganjar kala itu.

Selain mengenai bansos, saat berkunjung ke Kendal hari ini Ganjar juga menyingung mengenai kelangkaan pupuk. Ganjar pun menyebut soal kelangkaan pupuk di Jawa Tengah yang ditanyakan capres nomor urut 2 Prabowo saat debat pertama pilpres 2024.

Menurut capres yang diusung PDI-Perjuangan, Partai Hanura, PPP dan Partai Perindo ini, persoalan kelangkaan pupuk terjadi di mana-mana. Bukan hanya di Jawa Tengah.

“Ini kan keliru, karena pupuk langka di mana-mana dan rakyat harus diedukasi, bahwa kebutuhan subsidi pupuk memang tidak bisa dipenuhi pemerintah. Mengaku saja,” tandas Ganjar. (*)