Oleh 
Kerjha — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta segenap jajarannya untuk mewaspadai meningkatnya bencana. Terlebih, saat ini, perubahan iklim menyebabkan frekuensi bencana alam di dunia naik drastis.
Bahkan, Indonesia menempati posisi ketiga teratas negara paling rawan bencana. Frekuensi bencana naik 81 persen dibanding 2010 lalu sebanyak 1.945 bencana, dan pada 2022 melonjak naik jadi 3.544 bencana.
Presiden Jokowi juga meningatkan, tahap pra bencana penting dilakukan guna menyiapkan dan mengedukasi masyarakat terkait langkah-langkah antisipasi bencana. Hal ini perlu menjadi prioritas untuk meminimalisir korban maupun kerugian.
Pertama, melalui peringatan dini, kedua dengan cara mengedukasi masyarakat, supaya tahu ke mana akan berlindung ketika terjadi bencana. Dan, ketiga berkaitan dengan penguatan tata ruang dan konstruksi.
“Kita sudah punya peta di mana titik lokasi terjadinya erupsi gunung berapi, gempa, dan bencana lain. Mestinya mulai diwajibkan kepada masyarakat agar mendirikan bangunan yang konstruksinya antigempa terutama di daerah rawan gempa,” terang Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2023 yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menteri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan, Kementerian PUPR terus memperkuat upaya mitigasi bencana di Tanah Air. Salah satunya dengan penguatan konstruksi infrastruktrur.
Langkah itu, salah satunya dilakukan melalui upaya mitigasi bencana gempa bumi. PUPR, misalnya, memanfaatkan peta gempa Indonesia 2017 yang diterbitkan oleh Pusat Gempa Nasional untuk menetapkan zona rawan bencana.
“Kementerian PUPR juga mengembangkan teknologi bangunan tahan gempa yang lebih praktis dan terkini untuk meredam energi gempa, yaitu sistem isolasi seismik tipe damping rubber bearing untuk gedung kantor lantai 26 di Jakarta, serta tipe lead rubber bearing yang telah diterapkan pada beberapa jalan dan jembatan,” jelas Menteri Basuki.
Kementerian PUPR bersama Persatuan Insinyur Indonesia (PII) juga merencanakan untuk mengirimkan tim engineer ke Turki untuk melakukan pembelajaran terkait masifnya keruntuhan bangunan akibat gempa tektonik yang melanda Turki beberapa waktu lalu.
Ke depan, Kementerian PUPR bersama Komite Keselamatan Bangunan Gedung (KKBG) akan meningkatkan upaya ketahanan konstruksi bangunan di kota besar dan daerah rawan gempa bumi, seperti melakukan audit berkala ketahanan konstruksi terhadap guncangan gempa. Serta, melakukan penguatan konstruksi pada bangunan yang belum memenuhi standar.
“Kemudian, menerapkan standar bangunan tahan gempa melalui mekanisme Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan penerapan building code secara konsisten. Terakhir, menggalakkan pelatihan kepada pelaku pembangunan konstruksi,” jelas Menteri Basuki.
Selain upaya mitigasi terhadap gempa bumi, Kementerian PUPR juga berupaya untuk melakukan mitigasi terhadap bencana lain. Seperti, mengoptimalkan pemanfaatan 222 bendungan yang telah dibangun, normalisasi Kali Ciliwung, dan pembangunan Sodetan Ciliwung untuk menghadapi La Nina. Sementara untuk menghadapi El Nino, Kementerian PUPR membentuk Unit Pengelola Bendungan (UPB) untuk menyiagakan bendungan, serta kegiatan operasi dan pemeliharaan pada sumur-sumur bor.
Untuk bencana hidrometeorologi yang lain seperti banjir rob yang terjadi di Semarang dan Pekalongan, Kementerian PUPR melakukan penanganan jangka pendek dengan penambahan pompa, dan jangka panjang dengan penambahan jumlah pintu air di rumah pompa. Kemudian, untuk mengurangi land subsidence di Jakarta, dibangun SPAM dengan skema KPBU serta pembangunan tanggul laut. (EDA)
Comments