Oleh 
Kerjha ― Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) memberikan fasilitasi pengembangan korporasi nelayan di Cilacap, Jawa Tengah. Dukungan itu diberikan melalui gudang beku portable, kendaraan berpendingin, dan bimbingan teknis.
Dukungan tersebut jug menjadi upaya KKP mendorong budaya korporasi, sekaligus membangun ekosistem hulu-hilir perikanan sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pada 6 Oktober 2020.
“Kami memberikan dukungan sarpras untuk penguatan korporasi nelayan Koperasi Unit Desa Mina Saroyo di Cilacap,” ujar Direktur Jenderal PDSPKP Budi Sulistiyo dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (26/9).
Budi merinci dukungan tersebut di antaranya fasilitasi gudang beku portable kapasitas 10 ton untuk menjaga mutu dan stabilitas harga ikan. Dikatakannya, operasional gudang beku portable tersebut turut menghasilkan pendapatan bersih rata-rata Rp 20 juta per bulan serta menyerap enam orang tenaga kerja langsung. Budi berharap dukungan tersebut dapat meningkatkan efektivitas korporasi nelayan Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Saroyo, Cilacap Jawa Tengah.
Melihat keberhasilan pemanfaatan sarpras tersebut, KUD Mino Saroyo kemudian mengembangkan usahanya dengan membangun sendiri gudang beku kapasitas 200 ton dengan Air Blast Freezer (ABF) sebesar 5 ton.
“Stabilitas harga terlihat, pada musim ikan biasanya harga cakalang Rp 12 ribu, saat ini tetap bertahan Rp 15 ribu,” jelas Budi.
Tak hanya itu, Ditjen PDSPKP juga turut memfasilitasi kendaraan berpendingin untuk membantu perluasan distribusi produk perikanan yang mutunya terjamin. Hasilnya, area distribusi tidak lagi sebatas wilayah Jawa Tengah melainkan meluas ke Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, dan Bali.
Budi mengungkapkan, mobil berpendingin meningkatkan efisiensi biaya distribusi 30-40 perse atau senilai Rp 27,5 juta per bulan dan menghasilkan pendapatan bersih rata-rata Rp 6 juta per bulan.
“Fasilitasi mobil berpendingin ini juga telah menyerap dua tenaga kerja tetap dan 5-7 tenaga kerja harian untuk bongkar muat produk perikanan,” tuturnya.
Selain dukungan tersebut, Ditjen PDSPKP juga memfasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha, serta pemasaran. Melalui keberhasilan ini, Budi menyebut KUD Mino Saroyo dapat menjadi percontohan penerapan korporasi nelayan.
“Tentu ini menjadi pilot project yang memungkinkan untuk dapat diterapkan di daerah lain,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan program korporasi nelayan menjadi salah satu prioritas nasional atau major project dalam RPJMN 2020-2024. (PUT)
Comments