Kolaborasi Multisektor Percepat Penurunan Angka Stunting

Kerjha ― Masalah stunting yang menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo, harus diselesaikan secara terintegrasi dengan lintas sektor. Melalui kolaborasi multisektor ini target untuk memperkuat perbaikan gizi dan penurunan stunting di Indonesia bisa lebih optimal dilakukan.

Untuk diketahui, stunting adalah kondisi gagal tumbuh yang disebabkan, antara lain karena kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama dimulai dari janin hingga bayi berusia dua tahun.

“Untuk menekan angka balita stunting (kekerdilan) sebesar 14 persen pada 2024 sesuai yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, intervensi percepatan penurunan stunting yang terintegrasi harus terus dioptimalkan,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dalam pertemuan Scaling Up Nutrition (SUN) Annual Meeting 2020 secara virtual, Senin (14/12).

Suharso menilai, penguatan konvergensi melalui Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Stunting sudah berjalan dengan baik dan diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan ini.

Selaras dengan Kepala Bappenas, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dalam upaya percepatan perbaikan gizi.

“Koordinasi tidak cukup dilakukan di tingkat pusat, melainkan juga hingga tingkat desa untuk menjamin intervensi yang diberikan betul-betul sampai ke rumah tangga prioritas,” ucap Muhadjir.

Hal ini menegaskan komitmen pemerintah dalam perbaikan gizi di Indonesia yang tetap menjadi prioritas, meskipun dalam masa pandemi Covid-19 dan di tengah tantangan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan PSBB memang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat hingga terganggunya rantai pasok makanan.

Namun, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, intervensi penurunan stunting harus terus dioptimalkan demi memenuhi target penurunan balita stunting menjadi 14 persen pada 2024.

“Saat ini, kita sedang berpacu dengan waktu untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk menjawab peluang bonus demografi ke depan. Untuk itu, kita perlu bergandengan tangan dan bekerja bersama dalam mencari inovasi berbasis bukti dalam upaya mempercepat perbaikan gizi masyarakat,” lanjut Kepala Bappenas.

Pertemuan dengan mengusung tema “Bekerja Bersama dalam Akselerasi Perbaikan Gizi di Masa Pandemi Covid-19” ini digelar Kementerian PPN/Bappenas yang merupakan focal point (SUN) Movement sebagai wadah bagi seluruh sektor yang terlibat dalam percepatan perbaikan gizi masyarakat Indonesia untuk berbagi pengalaman baik dan strategi di sektor kesehatan.

Sejak 2011, Indonesia telah menjadi bagian dari SUN Movement, gerakan global di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk sebagai respons terhadap kondisi status pangan dan gizi di negara berkembang.

Gerakan ini fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, mulai dari janin dalam kandungan, bayi, anak usia 6-23 bulan, termasuk ibu hamil dan menyusui.

Hingga saat ini, terdapat lima networks yang terdiri atas pemerintah, mitra pembangunan, dunia usaha, organisasi masyarakat madani, serta akademisi dengan total 147 anggota. (AJI/Foto: Kemenkes)