Oleh 
Kerjha ― Tenaga Pendamping Usaha (TPU) yang direkrut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama 2021, terbukti cukup efektif dalam mendekatkan pelaku UMKM dengan lembaga keuangan untuk mengakses pemodalan.
Tercatat, hingga Agustus 2021, 43 TPU yang tersebar di 36 kabupaten/kota pada 15 Provinsi telah berhasil mendorong permodalan kepada 530 pelaku usaha dan mencairkan pembiayaan senilai Rp 20,9 miliar.
“TPU ini kita rekrut untuk mempersempit gap informasi antara pelaku mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan lembaga keuangan,” terang Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti.
Diungkapkannya realisasi pembiayaan tersebut bersumber dari 26 lembaga keuangan yang terdiri atas tujuh bank basional, lima bank pembangunan daerah (BPD), satu bank perkreditan rakyat (BPR), delapan lembaga keuangan non bank, dan lima koperasi.
Artati bilang, lembaga keuangan pun merasa terbantu dengan adanya TPU karena calon nasabah yang diusulkan merupakan pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dan pendampingan dalam manajemen keuangan.
“Sehingga memudahkan lembaga keuangan dalam melakukan analisa kelayakan kreditnya,” sambungnya.
Adapun tugas utama TPU adalah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam manajemen usaha untuk meningkatkan status kelayakan finansialnya dari unbankable menjadi bankable.
Artati menambahkan target pendampingan dan pembinaan TPU mencakup seluruh pelaku usaha kelautan dan perikanan yaitu nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar, petambak garam, dan penyedia jasa perikanan.
“Dalam melaksanakan tugasnya, TPU berkoordinasi dan bersinergi dengan dinas dan penyuluh perikanan di lapangan,” tuturnya.
Dalam perjalanannya, TPU juga melakukan pembinaan kelembagaan usaha berbasis wilayah/klaster, seperti yang dilakukan oleh Eri Wahyudi, TPU Kabupaten Purworejo. Dia menginisiasi pembentukan paguyuban pembudidaya di Desa Bedono, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang dinamakan Keluarga Budidaya Ikan Mandiri (KBIM).
“Jumlah anggotanya sebanyak 120 orang. Paguyuban ini berfungsi sebagai forum untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pembudidaya, terutama akses permodalan,” ujar Artati.
Hadirnya TPU ini sangat dirasakan manfaatnya olej para pelaku usaha perikanan. Hal ini pun diungkapkan Khabib Masturi seorang pembudidaya ikan dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Ia merasakan susahnya mendapatkan akses permodalan untuk mengembangkan usaha budidayanya yang saat itu hanya mempunyai dua kolam dengan kapasitas 10 ribu ekor ikan.
“Dari tenaga pendamping KKP ini saya mendapatkan informasi yang sangat lengkap tentang cara mengakses permodalan. Ternyata tak hanya dari lembaga perbankan tetapi juga bisa dari lembaga keuangan lainnya,” ujar Khabib.
Berkat bantuan informasi dan bimbingan dari TPU, Khabib berhasil mendapatkan modal yang digunakan untuk menambah kolam budidaya menjadi 10 kolam dengan kapasitas 50 ribu ekor ikan. Jenisnya pun bertambah dari yang awalnya hanya ikan lele sekarang ditambah ikan nila.
Sementara Direktur Usaha dan Investasi Ditjen PDSPKP, Catur Sarwanto memastikan akan menambah jumlah dan sebaran TPU menjadi 77 kabupaten/kota di 34 provinsi pada 2022. Selain layanan permodalan dan manajemen keuangan, akan ditambah pendampingan lain seperti sosialisasi perizinan usaha, pendataan potensi dan peluang investasi, dan pemetaan kemitraan.
Semua layanan ini dikemas dalam Gerai Investasi dan Layanan Usaha yang disingkat Gisela dan dilaksanakan secara mobile oleh TPU.
“Gisela diharapkan dapat menjadi solusi bagi pelaku usaha untuk permasalahan yang sering dihadapi seperti permodalan, kemitraan, dan perizinan,” kata Catur.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong penguatan model penyaluran pendanaan terhadap UMKM sektor kelautan dan perikanan. Melalui sistem atau model uang lebih baik, maka penyaluran dana pinjaman bisa dinikmati secara luas dan tepat sasaran. (PUT)
Comments