Berita

Mengoptimalkan Pengembangan Desa Wisata di Mandalika

0

Kerjha ― Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) terus mendorong pengembangan desa wisata di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Melalui upaya ini diharapkan desa wisata mampu menjadi lokomotif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Terlebih penyelenggaraan event sport bertaraf internasional yakni World Superbike dan MotoGP telah menjadi magnet terbesar di kawasan Mandalika. Selain itu, Mandalika juga telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata melalui Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2014. Karenanya, pengembangan desa wisata perlu digarap dengan maksimal, baik dari segi amenitas, atraksi, hingga aksesibilitas.

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf/Baparekraf Vinsensius Jemadu menjelaskan, desa wisata menjadi fokus pengembangan destinasi wisata di era pandemi Covid-19. Dengan demikian, ke depannya setelah pandemi, desa wisata diharapkan dapat menjadi tonggak perekonomian nasional.

“Secara fisik pengembangan desa wisata harus berkolaborasi dengan kementerian/lembaga lain. Kemudian dengan pengembangan produk wisata non-fisik seperti budaya dan kearifan lokal masyarakatnya, kita akan terus dampingi. Desa wisata akan memperkuat nilai tambah ekonomi di masyarakat desa,” kata Vinsensius.

Desa wisata menjadi salah satu daya tarik yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Barat. Tidak hanya menawarkan keindahan alam dan budaya, desa wisata juga memiliki keunikan dari unsur ekonomi kreatifnya, seperti karya tenun, seni tari, seni musik, seni ketangkasan dan bela diri, kuliner, hingga rumah-rumah dengan gaya arsitektur tradisional.

Pada pelaksanaan MotoGP Maret 2022 lalu, sejumlah desa wisata seperti Desa Bilebante dan Desa Sade menjadi salah satu desa yang terdampak positif dari kegiatan internasional tersebut.

Selain itu, kegiatan internasional ini juga turut menambah citra baru pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia, khususnya Mandalika di mata dunia. Kepercayaan wisatawan terhadap atraksi wisata di Mandalika pun meningkat. Hal ini juga menjadi sinyal positif bagi potensi wisata lainnya yang ada di kawasan hinterland (pedalaman) Mandalika untuk dapat merasakan manfaatnya.

Direktur Pengembangan Destinasi II Kemenparekraf/Baparekraf Wawan Gunawan bersama para stakeholders di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terlibat dalam pengembangan desa wisata sepakat untuk melakukan program Sinergitas Berbasis Inovasi, Adaptasi dan Kolaborasi Antara Pusat dan Daerah (Sinakoda). Tujuannya agar dapat mencapai target sebagai desa wisata yang mandiri dan berkualitas.

“Kemenparekraf, Pemprov NTB, Pemkab Lombok Tengah dan Kabupaten lainnya siap mendukung dan mendampingi desa wisata di NTB. Dengan program Sinakoda, target desa wisata di NTB yang maju dan mandiri, serta desa wisata menjadi destinasi yang berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan akan terwujud,” kata Wawan.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB Yusron Hadi menyebutkan, dari 500 kandidat yang terpilih dalam Ajang Desa Wisata Indonesia, 20 desa di antaranya merupakan desa wisata yang berlokasi di NTB. Hal tersebut mendorong pemerintah daerah untuk lebih giat lagi dalam mengembangkan desa wisata. Terlebih saat ini, hanya 3 persen dari desa wisata yang ada di NTB tergolong ke dalam kategori desa maju.

Hal ini disebabkan karena pengembangan desa wisata masih lemah dalam implementasi, terutama terkait anggaran. “Perlu ada keberpihakan dari segi anggaran beserta penyediaan masterplan untuk menunjukkan keseriusan dalam memajukan desa wisata di NTB. Kami dari Pemerintah Provinsi NTB mengapresiasi langkah Kemenparekraf yang selalu mendukung pengembangan destinasi di NTB,” ujar Yusron.

Selain itu, menurut Yusron, sustainability, accessibility, consistency, SDM juga tata kelola masih menjadi kendala dalam pengembangan desa wisata.

“Perlu ada evaluasi dan pembenahan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda) Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam pengembangan desa wisata,” katanya. (MET)

Tulisan Terkait

Comments

Leave a reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *