Oleh 
Kerjha — Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merumuskan pemberian subsidi tarif Lintas Raya Terpadu Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (LRT Jabodebek). Perumusan ini telah memperhatikan kemampuan atau daya beli masyarakat serta untuk mendorong minat masyarakat untuk beralih ke angkutan massal.
Formulasi perhitungan tarif LRT Jabodebek itu telah tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi Jabodebek, yang ditetapkan pada 8 Juni 2023.
Selanjutnya, besaran tarif bersubsidi LRT Jabodebek juga telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi Jabodebek untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik, yang ditetapkan pada 14 Juli 2023.
“Pemerintah menetapkan tarif LRT melalui Public Service Obligation (PSO) atau Kewajiban Pelayanan Publik, dengan membiayai selisih dari biaya yang diusulkan oleh operator LRT Jabodebek, agar biayanya lebih terjangkau bagi masyarakat banyak,” ujar Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal, dikutip Minggu (20/8).
Risal mengatakan, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) telah melakukan studi dalam menetapkan tarif yang terjangkau. Sejumlah kajian dilakukan dalam penghitungan tarif tersebut, di antaranya ability to pay (ATP) atau kemampuan untuk membayar, willingness to pay (WTP) kemauan untuk membayar, berapa tarif moda transportasi lainnya sebagai pembanding, dan berapa biaya operasional yang dikeluarkan oleh operator.
“Dari hasil kajian tersebut, ditetapkan melalui Keputusan Menhub Nomor 67 Tahun 2023 bahwa besaran tarif LRT Jabodebek yaitu Rp 5.000 untuk 1 km pertama dan Rp 700 untuk km selanjutnya. Di satu sisi kami memperhatikan daya beli masyarakat dan di sisi lain kami juga memperhatikan keberlangsungan dari operator yang mengoperasikan LRT Jabodebek,” ucapnya.
Risal mencontohkan perbandingan tarif usulan dari operator (belum disubsidi) dengan tarif bersubsidi di beberapa rute yaitu: untuk rute Stasiun Dukuh Atas-Jatimulya sepanjang ± 28 km, tarif usulan operator sebesar Rp 37.268, sementara tarif bersubsidi yaitu sebesar Rp 23.900 (PSO sebesar 36 persen).
Kemudian untuk rute Stasiun Dukuh Atas-Harjamukti sepanjang ± 25 km, tarif usulan dari operator sebesar Rp 33.275, sementara tarif subsidi sebesar Rp 21.800 (PSO sebesar 34 persen). Selanjutnya, untuk rute Stasiun Harjamukti-Jatimulya sepanjang ± 33 km, tarif usulan operator sebesar Rp 43.923, sementara tarif subsidi sebesar Rp 27.400.
Beberapa rute dengan tarif bersubsidi lainnya di antaranya: Stasiun Dukuh Atas–Stasiun Cawang sepanjang ± 10 km (tarif Rp 11.300), Stasiun Dukuh Atas–Stasiun Halim sepanjang ± 13 km (tarif Rp 13.400), Stasiun Harjamukti–Stasiun Cawang sepanjang ± 15 km (tarif Rp 14.800), Stasiun Harjamukti–Stasiun Halim sepanjang ± 19 km (tarif Rp 17.600), Stasiun Jatimulya–Stasiun Cawang sepanjang ± 18 km (tarif Rp 16.900), Stasiun Jatimulya–Stasiun Halim sepanjang ± 15 km (tarif Rp 14.800), dan Stasiun Cawang–Stasiun Halim sepanjang ± 4 km (tarif Rp 7.100).
Lebih lanjut Risal mengungkapkan, pihaknya tengah mengusulkan beberapa skema pemberian tarif promo dalam rangka memperingati HUT ke-78 Kemerdekaan RI. Jika usulan ini disetujui, akan diterapkan pada saat LRT Jabodebek pertama kali dioperasikan atau Commercial Operation Date (COD) yang ditargetkan akan dilakukan pada akhir Agustus 2023.
“Ini merupakan usulan kami agar semakin menarik minat masyarakat untuk beralih ke angkutan massal LRT Jabodebek. Dengan semakin banyak masyarakat yang menggunakan angkutan massal, diharapkan dapat menekan tingkat kemacetan dan polusi udara, khususnya di wilayah perkotaan teraglomerasi seperti Jabodetabek,” tuturnya.
Risal menuturkan, terdapat dua skema usulan penerapan tarif promo, yaitu pertama, memberikan diskon tarif sebesar 78 persen dan memberikan diskon tarif terjauh sebesar Rp 20 ribu.
Saat ini DJKA masih merumuskan konsep baik besaran dan waktu pelaksanaannya, serta perumusan regulasi yang menjadi dasar hukum pemberlakuan promo ini. “Kalau ini disetujui, kami akan terapkan saat LRT Jabodebek beroperasi komersial pada akhir Agustus mendatang,” katanya.
Kemenhub terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait agar semakin banyak masyarakat yang beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan massal seperti LRT Jabodebek. Sejumlah upaya yang dilakukan di antaranya menyediakan angkutan feeder sebagai first mile (dari rumah ke stasiun) dan last mile (dari stasiun ke tempat tujuan), penyediaan fasilitas park and ride dengan tarif parkir yang terjangkau, dan upaya-upaya lainnya. (EDA)
Comments