Program Makan Siang Gratis Jangan Bebani APBN

Kerjha — Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengingatkan, pemerintah sebaiknya bertindak realistis dan tidak memaksakan program populis dalam bentuk makan siang gratis untuk segera dimasukan dalam APBN 2025.

Jika tetap dimasukkan, lanjut dia, maka anggaran yang paling mungkin ditetapkan pemerintah dalam APBN 2025 maksimum sebesar Rp 5 triliun agar tidak membebani APBN.

“Sebaiknya makan siang gratis hanya boleh maksimum Rp 5 triliun untuk tahun pertama, jadi jangan APBN terlalu diberikan beban berat untuk program populis,” tutur Bhima di Jakarta, Kamis (29/2).

Dia menyampaikan, anggaran sebesar Rp 5 triliun tersebut bisa dikucurkan untuk program makan siang gratis di kabupaten/kota prioritas, yakni yang angka gizi buruknya tinggi.

“Mulai dulu dari kabupaten dengan angka gizi buruk tinggi baru bertahap di evaluasi jangan langsung jor-joran,” kata Bhima.

Dia menambahkan, pemerintah juga harus mempersiapkan sistem pengawasan dan pelaporan program makan siang gratis karena rawan korupsi.

“Intinya jangan memaksakan program populis (makan siang gratis), yang realistis saja dan lakukan secara prioritas plus diperkuat sistem pelaporan dan pengawasannya untuk cegah korupsi,” ungkap Bhima. (*)