Oleh 
Kerjha — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan melanjutkan peningkatan hunian layak, salah satunya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Pada 2022, program tersebut telah direalisasikan sebanyak 2.118 unit rumah di Provinsi Maluku yang tersebar di 10 kabupaten/kota dan terbagi dalam program reguler 50 unit dengan progres fisik 95,56 persen, dan program National Affordable Housing Program (NAHP) 2.068 unit dengan progres fisik 85,48 persen.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Maluku I Wayan Suardana mengatakan, program BSPS merupakan stimulan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang rumahnya tidak layak huni. Dengan dana BSPS yang diberikan, mereka diharapkan berswadaya membangun rumahnya menjadi lebih layak huni.
“BSPS ini memang sebenarnya hampir sama dengan rumah tidak layak huni (RTLH), hanya yang menjadi pembeda adalah sasaran penerimanya, karena ini khusus untuk masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem,” kata I Wayan Suardana saat mendampingi kunjungan kerja (kunker) Komisi V DPR RI ke Kota Ambon, Provinsi Maluku, Senin (19/12).
Sebanyak 2.118 unit rumah dari bantuan program BSPS menggunakan anggaran senilai Rp 42,3 miliar dan tersebar pada 10 kabupaten/kota di Provinsi Maluku. Rinciannya: Kabupaten Buru 175 unit, Kabupaten Seram Bagian Barat 549 unit, Kota Ambon 50 unit, dan Kabupaten Maluku Tengah 287 unit.
Selanjutnya, Kabupaten Seram Bagian Timur 171 unit, Kabupaten Maluku Bagian Barat Daya 139 unit, Kabupaten Kepulauan Tanibar 123 unit, Kabupaten Maluku Tenggara 245 unit, Kota Tual 153 unit, serta Kabupaten Kepulauan Aru 226 unit.
Setiap rumah yang memperoleh bantuan program BSPS di Provinsi Maluku mendapatkan alokasi untuk peningkatan kualitas rumah sebesar Rp 20 juta per unit, yang terdiri dari 17,5 juta untuk bahan material dan 2,5 juta untuk upah pekerja agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hunian yang dimiliki.
I Wayan Suardana menambahkan, pada 2023, program BSPS di Provinsi Maluku akan ditambah sebanyak 55 unit dengan anggaran sebesar Rp 1,2 miliar.
Anggota Komisi V DPR RI Sadewo mengapresiasi apa yang telah dilakukan Kementerian PUPR melalui BP2P Maluku pada program BSPS. “Melalui program BSPS inilah secara tidak langsung dapat meminimalisir kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Sadewo menambahkan, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR juga memiliki program terintegrasi dengan Ditjen Cipta Karya yang bertujuan untuk menangani kemiskinan ekstrem. “Saya menyarankan harus lebih banyak menyentuh seperti di Provinsi Maluku ini, bukan di Pulau Jawa saja,” tandasnya. (TUT)
Comments